Pemerintah Perkuat Wajib Belajar 13 Tahun, PAUD Jadi Kunci Generasi Emas

Pemerintah Indonesia meresmikan program Wajib Belajar 13 Tahun. Sebelum masuk Sekolah Dasar (SD), anak wajib ikut Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) minimal 1 tahun. (ist)

JAKARTA, RIAU.COM - Indonesia tengah memperkuat fondasi pendidikan nasional melalui program Wajib Belajar 13 Tahun. Kebijakan ini menempatkan pendidikan usia dini sebagai titik awal pembangunan generasi masa depan. Pemerintah juga menyoroti pentingnya gizi anak agar kesiapan belajar terbentuk sejak usia sangat dini.

Program tersebut digagas pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai bagian dari strategi menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Fokus utama tidak hanya memperluas akses pendidikan. Kualitas pembelajaran anak sejak usia dini juga menjadi perhatian.

Sosialisasi program ini digelar di Tangerang Selatan pada akhir Februari 2026. Pemerintah menegaskan komitmen memperluas layanan pendidikan dari prasekolah hingga pendidikan kesetaraan. Pendekatan ini menggabungkan pendidikan, kesehatan, serta dukungan keluarga.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, menilai usia dini merupakan masa penting dalam perkembangan anak. Pada periode ini kemampuan motorik, intelektual, dan sosial berkembang sangat cepat. Fondasi karakter juga mulai terbentuk.

“Guru diharapkan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan ramah anak,” kata Abdul Mu’ti dalam siaran resmi kementerian. Ia menilai interaksi positif di lingkungan sekolah dapat membantu anak tumbuh percaya diri serta siap menghadapi jenjang pendidikan berikutnya.

Pendidikan - Menteri Pendidikan.jpg

PAUD Jadi Fondasi Wajib Belajar 13 Tahun

Pemerintah memasukkan satu tahun pendidikan prasekolah dalam skema Wajib Belajar 13 Tahun. Langkah ini dilakukan agar setiap anak memiliki kesiapan sebelum memasuki sekolah dasar. Pendidikan usia dini dinilai menjadi fondasi penting bagi perkembangan literasi dan karakter.

Direktur PAUD Kemendikdasmen, Nia Nurhasanah, menegaskan fokus utama kebijakan ini terletak pada kesiapan anak. Layanan prasekolah berkualitas diharapkan mampu membantu anak beradaptasi dengan lingkungan belajar formal. Kesiapan tersebut dinilai menentukan keberhasilan pendidikan selanjutnya.

Selain memperluas akses, pemerintah juga mendorong peningkatan kualitas satuan pendidikan. Penyediaan ruang kelas baru, peningkatan kompetensi guru, serta dukungan pemerintah daerah menjadi bagian penting implementasi kebijakan ini. Upaya tersebut diharapkan memperkuat sistem pendidikan nasional secara merata.

Kehadiran guru PAUD juga mendapat perhatian khusus. Pendidik usia dini memegang peran penting dalam membentuk karakter anak. Proses belajar pada tahap ini tidak hanya mengajarkan membaca atau berhitung.

Anak juga diajak berinteraksi, bermain, dan belajar bekerja sama. Lingkungan belajar yang positif membantu perkembangan sosial anak. Pendekatan ini dianggap penting dalam membangun rasa percaya diri sejak dini.

Pemerintah juga mengingatkan pentingnya dukungan keluarga. Orang tua memiliki peran besar dalam proses tumbuh kembang anak. Pendidikan di rumah dan di sekolah perlu berjalan seimbang.

Pendidikan Nonformal dan Gizi Anak Jadi Prioritas

Selain pendidikan formal, jalur pendidikan nonformal juga diperkuat dalam program Wajib Belajar 13 Tahun. Layanan seperti Program Paket A, Paket B, dan Paket C tetap menjadi bagian dari strategi pemerataan pendidikan nasional. Program ini diselenggarakan melalui Sanggar Kegiatan Belajar dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.

Direktur Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen, Baharudin, menilai jalur pendidikan nonformal semakin diminati masyarakat. Banyak warga memilih jalur ini sebagai alternatif pendidikan. Layanan tersebut tetap memberi hak yang sama seperti pendidikan formal.

Peserta didik pada jalur nonformal juga mendapatkan dukungan pendanaan pendidikan. Pemerintah menyediakan bantuan operasional pendidikan bagi peserta didik usia sekolah. Program revitalisasi dan digitalisasi pembelajaran juga diperluas ke lembaga nonformal.

Langkah ini bertujuan mengurangi jumlah anak yang tidak bersekolah. Pemerintah menilai akses pendidikan harus tersedia bagi seluruh lapisan masyarakat. Pendidikan nonformal menjadi solusi bagi wilayah yang sulit menjangkau sekolah formal.

Selain pendidikan, pemerintah juga menaruh perhatian pada faktor gizi anak. Kualitas nutrisi dianggap berkaitan langsung dengan kemampuan belajar anak. Kekurangan gizi dapat memengaruhi perkembangan kognitif sejak dini.

Program makan bergizi bagi anak, ibu hamil, serta ibu menyusui menjadi bagian dari kebijakan ini. Pendekatan tersebut memadukan aspek pendidikan dan kesehatan. Pemerintah ingin memastikan anak tumbuh sehat sekaligus siap belajar.

Melalui langkah tersebut, pemerintah berharap fondasi sumber daya manusia Indonesia semakin kuat. Pendidikan usia dini, pemenuhan gizi, serta pemerataan akses belajar menjadi tiga pilar utama. Kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun diharapkan melahirkan generasi yang siap menghadapi tantangan masa depan.*01*

 


    Redaksi Riauku.com menerima laporan peristiwa, rilis resmi, serta foto atau video yang memiliki nilai berita.

    Sertakan identitas lengkap untuk keperluan verifikasi redaksi. Setiap informasi akan ditinjau sesuai standar jurnalistik.