PEKANBARU, RIAUKU.COM - Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengubah arah pembangunan kota dengan menekan ketergantungan pada APBD, membuka ruang luas bagi kemitraan swasta melalui skema kolaborasi dan tanggung jawab sosial perusahaan. Strategi ini dipilih demi percepatan infrastruktur tanpa membebani kas daerah. Pemerintah kota menargetkan wajah Pekanbaru tampil lebih modern, kompetitif, efisien dari sisi anggaran.

Di bawah kepemimpinan Agung, pembangunan fisik tidak lagi sepenuhnya bersandar pada belanja daerah. Ia melihat keterbatasan fiskal sebagai tantangan nyata. Pekanbaru memikul posisi strategis sebagai ibu kota Provinsi Riau. Kota ini menjadi etalase kemajuan daerah. Standar kota modern menuntut percepatan. Ketergantungan tunggal pada APBD dinilai menghambat lompatan.

Agung menyampaikan sikapnya kepada awak media pada Kamis, 26 Februari 2026. Pembangunan berbasis kolaborasi disebut sebagai kunci. Dunia usaha diajak terlibat langsung. Pemerintah membuka ruang partisipasi konkret. Konsep ini dipandang sebagai wujud rasa memiliki terhadap kota.

Langkah tersebut terlihat pada renovasi puluhan halte Trans Metro Pekanbaru di sejumlah ruas protokol. Fasilitas yang sebelumnya kusam diperbarui. Struktur diperkuat. Tampilan diperindah. Perusahaan swasta menyalurkan dana CSR untuk membiayai pembenahan. Anggaran daerah yang semula dialokasikan untuk perawatan dapat dialihkan ke kebutuhan lain. Penghematan mencapai miliaran rupiah.

Sejumlah institusi besar tercatat ambil bagian. Bank Riau Kepri Syariah hadir sebagai mitra utama. Bank Syariah Indonesia turut mendukung. Nama Viera, Insyira, Rumah Sakit Awal Bros muncul dalam daftar kolaborator. Sektor perbankan dan kesehatan memberi sentuhan berbeda pada ruang publik kota. Halte tidak lagi sekadar tempat menunggu. Ia menjadi simbol kemitraan.

Pola serupa diterapkan pada pembangunan ikon kota di persimpangan Jalan Arifin Ahmad dan Jalan Jenderal Sudirman. Kawasan tersebut dibenahi untuk menghadirkan identitas visual baru. Bundaran MP juga dibangun melalui dukungan investasi swasta. Nilai kontribusi mencapai sekitar Rp4 miliar. Angka yang signifikan bila harus ditanggung sepenuhnya oleh APBD.

Bagi pemerintah kota, pendekatan ini bukan sekadar efisiensi. Ini strategi jangka panjang. Ruang publik dipercantik tanpa memperlebar beban fiskal. Anggaran daerah dapat difokuskan pada sektor prioritas lain seperti layanan dasar. Skema kolaborasi mempercepat realisasi proyek. Proses administratif lebih ringkas. Hasil fisik lebih cepat terlihat.

Agung menekankan optimisme. Ia ingin Pekanbaru tampil sebagai kota modern yang progresif. Infrastruktur dibangun masif. Keuangan daerah tetap terjaga. Kolaborasi menjadi fondasi. Pemerintah bertindak sebagai pengarah. Swasta berperan sebagai mitra pembangunan.

Model ini membuka babak baru tata kelola pembangunan kota. Pekanbaru bergerak dengan pendekatan kemitraan. APBD tidak lagi menjadi satu-satunya sandaran. Wajah kota dibentuk oleh kerja bersama. Pemerintah mengatur arah. Dunia usaha menguatkan langkah. Kota Bertuah melaju dengan skema inovatif yang menempatkan kolaborasi sebagai mesin percepatan.*01*