PEKANBARU, RIAUKU.COM - Kursi kosong terlihat jelas di ruang rapat paripurna DPRD Riau. Agenda penting berjalan dengan kehadiran minim anggota dewan. Kritik keras muncul dari internal parlemen daerah.

Rapat paripurna DPRD Riau kembali menuai sorotan publik. Kehadiran anggota dewan dinilai masih sangat rendah. Kondisi itu memicu kritik dari Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Riau, Ginda Burnama.

Sorotan muncul saat rapat paripurna penting digelar. Agenda tersebut membahas penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepala daerah. Rapat berlangsung pada Senin, 9 Maret 2026.

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan. Agenda digelar di ruang paripurna DPRD Riau. Forum tersebut membahas laporan kinerja pemerintah daerah tahun anggaran sebelumnya.

Jumlah anggota dewan yang hadir sangat terbatas. Dari total 65 anggota, hanya 34 orang tercatat hadir. Angka tersebut hanya memenuhi syarat minimal rapat paripurna. Ketentuan rapat paripurna mengharuskan kuorum terpenuhi. Syarat kuorum minimal setengah jumlah anggota. Jumlah tersebut ditambah satu orang.

Kehadiran Anggota DPRD Jadi Sorotan

Kehadiran anggota DPRD Riau mendapat kritik tajam. Ketua Fraksi Gerindra DPRD Riau, Ginda Burnama, menyampaikan kekecewaan. Ia menilai kondisi tersebut terus berulang.

Menurut Ginda, rapat paripurna sering berlangsung dengan kursi kosong. Banyak anggota dewan tidak hadir dalam forum resmi. Padahal agenda rapat memiliki nilai strategis.

Ia menilai kondisi tersebut mencoreng citra lembaga legislatif. Kehadiran anggota dewan mencerminkan komitmen terhadap tugas publik. Parlemen daerah harus memberi teladan kedisiplinan.

Fenomena tersebut tidak terjadi sekali saja. Ginda menyebut situasi serupa sering terlihat. Bahkan pada rapat penting sekalipun.

Ia menilai beberapa anggota hanya datang untuk absen. Setelah itu mereka tidak mengikuti rapat paripurna. Praktik tersebut dinilai tidak mencerminkan tanggung jawab jabatan.

Ruang paripurna tetap berjalan dengan kuorum minimum. Namun kondisi itu dinilai tidak ideal. Rapat penting seharusnya dihadiri lebih banyak anggota.

Kritik Saat Paripurna LKPJ Gubernur Riau

Kritik semakin kuat saat rapat paripurna LKPJ Gubernur Riau. Agenda tersebut berlangsung pada Senin, 9 Maret 2026. Rapat itu memiliki nomor undangan resmi dari sekretariat DPRD.

Surat undangan rapat tercatat dalam dokumen Sekretariat DPRD. Nomor surat undangan rapat tercatat Nomor 005/Paripurna-DPRD/III/2026. Dokumen tersebut diterbitkan pada 7 Maret 2026.

Agenda rapat membahas laporan pertanggungjawaban kepala daerah. Laporan tersebut disampaikan Gubernur Riau. Forum paripurna menjadi wadah penyampaian resmi.

Namun jumlah anggota yang hadir sangat terbatas. Banyak kursi terlihat kosong di ruang rapat. Situasi tersebut langsung menarik perhatian fraksi.

Ginda menyampaikan kritik secara terbuka dalam forum. Ia menilai kondisi tersebut harus diperbaiki segera. Disiplin anggota dewan harus menjadi prioritas. 

“Pimpinan perlu tegas soal kehadiran anggota,” kata Ginda. “Kedisiplinan harus dijaga,” tambahnya singkat.

Ia juga membandingkan kehadiran unsur pemerintah daerah. Banyak pejabat organisasi perangkat daerah hadir. Namun anggota DPRD justru terlihat sedikit.

Situasi itu dinilai kurang seimbang. DPRD seharusnya menjadi pihak utama dalam forum. Kehadiran anggota menjadi simbol pengawasan.

Dorongan Teguran dari Badan Kehormatan

Fraksi Gerindra meminta langkah tegas dari pimpinan DPRD. Usulan tersebut disampaikan langsung dalam rapat. Ginda menilai tindakan disiplin harus segera diterapkan.

Ia meminta Badan Kehormatan DPRD mengambil langkah konkret. Lembaga tersebut memiliki kewenangan mengawasi etika anggota. Kehadiran rapat termasuk bagian dari disiplin.

Fraksi Gerindra berharap ada surat teguran resmi. Teguran tersebut diberikan kepada anggota yang sering absen. Mekanisme disiplin perlu dijalankan.

Ginda juga meminta laporan kehadiran dibuka secara transparan. Data absensi anggota harus dicatat secara jelas. Catatan tersebut menjadi dasar evaluasi.

“Fraksi Gerindra menunggu surat teguran,” ujar Ginda. “Langkah tegas harus segera diambil,” tambahnya lagi.

Ia menilai fraksi juga perlu menerima pemberitahuan resmi. Jika ada anggota absen, ketua fraksi harus mengetahui. Informasi tersebut penting untuk pembinaan internal.

Surat teguran juga diharapkan disampaikan ke masing-masing fraksi. Dengan cara itu, tanggung jawab tidak hanya individu. Fraksi juga ikut melakukan pengawasan.

Pimpinan DPRD Siap Tindaklanjuti

Masukan dari Fraksi Gerindra langsung mendapat respons. Wakil Ketua DPRD Riau Parisman Ihwan memimpin rapat tersebut. Ia menyatakan siap menindaklanjuti persoalan kehadiran.

Parisman menyampaikan akan meminta data kehadiran. Data tersebut berasal dari sekretariat DPRD. Catatan absensi akan diperiksa secara rinci.

Ia ingin mengetahui tingkat kehadiran setiap anggota. Data tersebut akan menjadi bahan evaluasi. Hasilnya akan disampaikan kepada pimpinan DPRD.

“Saya akan minta data kehadiran terlebih dahulu,” kata Parisman. “Semua akan diperiksa secara jelas,” lanjutnya.

Parisman menegaskan evaluasi berlaku untuk semua anggota. Tidak ada pengecualian dalam penegakan disiplin. Bahkan jika anggota tersebut memiliki jabatan penting.

Ia juga menyinggung posisi ketua Badan Kehormatan. Jika ada ketidakhadiran, data akan tetap diperiksa. Aturan disiplin berlaku sama bagi seluruh anggota.

Langkah evaluasi tersebut diharapkan memperbaiki disiplin. DPRD Riau ingin menjaga kredibilitas lembaga. Kehadiran anggota menjadi bagian penting dari tanggung jawab publik.

Rapat paripurna merupakan forum tertinggi di parlemen daerah. Setiap anggota memiliki kewajiban menghadiri forum tersebut. Kehadiran menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Sorotan terhadap kursi kosong menjadi pengingat serius. DPRD Riau diharapkan memperkuat disiplin internal. Kepercayaan publik bergantung pada komitmen para wakil rakyat.

Jika langkah tegas benar diterapkan, perubahan mungkin terlihat. Kehadiran anggota bisa meningkat dalam rapat berikutnya. DPRD Riau pun diharapkan tampil lebih solid. *01*