JAKARTA - Miliarder Uni Emirat Arab (UEA) Khalaf Al Habtoor melayangkan surat terbuka kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Kamis (4/3). Dalam surat tersebut, ia mempertanyakan kewenangan Trump, dinilai telah menyeret kawasan Teluk dan Timur Tengah ke dalam konflik militer.

Diketahui, pendiri Al Habtoor Group adalah Khalaf Ahmad Al Habtoor, seorang pengusaha miliarder terkemuka asal Uni Emirat Arab (UEA). Ia mendirikan grup konglomerat ini pada tahun 1970, yang kini tumbuh menjadi salah satu perusahaan paling sukses dan berpengaruh di Dubai dengan fokus bisnis di bidang konstruksi, perhotelan, otomotif, dan real estat.

Pendiri Al Habtoor Group pun menuliskan surat terbuka tersebut dalam bahasa Arab dan membagikannya melalui platform media sosial X.

Dikutip dari khaleejtimes, dilansir liputan6, Sabtu (7/3/2026), dalam suratnya, Al Habtoor mengajukan sejumlah pertanyaan kepada Trump, termasuk apakah keputusan untuk terlibat dalam perang dengan Iran sepenuhnya merupakan keputusan pribadi presiden AS atau dipengaruhi oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Konflik meningkat setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada Sabtu, yang menargetkan pimpinan serta infrastruktur militer negara tersebut.

Sebagai respons, Iran kemudian meluncurkan serangan rudal dan drone ke sejumlah wilayah di kawasan Teluk, termasuk UEA. Namun sebagian besar rudal dan drone tersebut berhasil dicegat dan dihancurkan.

Di tengah eskalasi konflik tersebut, UEA bersama negara-negara tetangganya di kawasan Teluk terus menyerukan agar semua pihak menghentikan konflik dan kembali ke meja perundingan damai.

Mengapa Kawasan Teluk Jadi Sasaran

Dalam suratnya, Khalaf Al Habtoor menilai keputusan Amerika Serikat untuk menyerang Iran telah menempatkan negara-negara Teluk dalam situasi berbahaya yang tidak mereka pilih.

“Anda telah menempatkan negara-negara Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) dan negara-negara Arab di pusat bahaya yang tidak mereka pilih. Syukurlah, kami kuat dan mampu mempertahankan diri. Kami memiliki tentara dan sistem pertahanan yang melindungi tanah air kami. Namun pertanyaannya tetap sama: siapa yang memberi Anda izin untuk menjadikan kawasan kami sebagai medan perang?” ujar Al Habtoor.

Ia menegaskan bahwa keputusan Amerika Serikat untuk berperang dengan Iran tidak hanya membahayakan masyarakat Timur Tengah, tetapi juga rakyat Amerika sendiri.

Menurutnya, masyarakat Amerika kini harus menanggung biaya perang melalui pajak yang mereka bayarkan.

“Hari ini mereka mendapati diri mereka berada dalam perang yang dibiayai oleh uang dan pajak mereka. Menurut Institute for Policy Studies (IPS), biaya operasi militer langsung bisa mencapai antara 40 hingga 65 miliar dolar AS, dan bisa mencapai 210 miliar dolar jika dampak ekonomi serta kerugian tidak langsung dihitung selama perang berlangsung empat hingga lima minggu.”

Al Habtoor Group sendiri dikenal sering menyampaikan pandangan mengenai isu lokal, regional, maupun global. Ia juga mendanai sebuah lembaga pemikir (think tank) yang berfokus pada analisis dan solusi terhadap berbagai persoalan global.

Siapa yang Bertanggung Jawab 

Khalaf Al Habtoor juga menyoroti janji Donald Trump sebelumnya untuk tidak menyeret Amerika Serikat ke dalam konflik militer baru di luar negeri. Menurutnya, janji tersebut tidak sepenuhnya terpenuhi.

“Anda memerintahkan intervensi militer asing selama masa jabatan kedua Anda di tujuh negara: Somalia, Irak, Yaman, Nigeria, Suriah, Iran, dan Venezuela, selain operasi angkatan laut di Karibia dan Samudra Pasifik timur. Anda juga mengarahkan lebih dari 658 serangan udara di luar negeri pada tahun pertama masa jabatan Anda, jumlah yang setara dengan total serangan selama masa jabatan Presiden Joe Biden, yang sebelumnya Anda kritik karena melibatkan Amerika Serikat dalam perang di luar negeri.”

Al Habtoor juga memperingatkan bahwa keputusan tersebut berdampak pada penurunan tingkat dukungan terhadap Trump di dalam negeri.

“Angka-angka ini menyampaikan pesan yang jelas: bahkan di dalam Amerika Serikat sendiri, muncul kekhawatiran yang semakin besar tentang kemungkinan negara itu terseret ke perang baru, serta risiko terhadap kehidupan rakyat Amerika, ekonomi mereka, dan masa depan mereka. Jika langkah-langkah ini dilakukan atas nama perdamaian, maka kami berhak menuntut transparansi penuh dan pertanggungjawaban yang jelas.” *04