JAKARTA - Mantan Ketua KPK Abraham Samad mengungkapkan rahasia pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah tokoh 'oposisi' lainnya. Pertemuan penuh teka teki ini akhirnya terjawab. Mulai bahas korupsi, lemahnya KPK, SDA hingga Oligarki alias peran Naga 9.

Pertemuan yang sempat bikin heboh dan tanda tanya itu terjadi di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, berlangsung 5 jam.  Mereka diskusi santai hingga lima jam. Nah, ini yang dibicarakan?

Pertemuan tersebut pada Jumat (30/1) sore hingga malam, Prabowo disebut menyampaikan sejumlah program pemerintah hingga hasil pertemuan Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss. Para tamu yang diundang juga menyampaikan idenya kepada Prabowo.

Siapa Tokoh yang Diundang

"Jadi saya diundang dalam kapasitas sebagai mantan Ketua KPK dan dalam pertemuan itu ada sekitar 7 orang ya diundang, saya lupa. Tapi kalau dari pemerintah yang hadir Presiden Pak Prabowo, Menlu Sugiono, Mensesneg, kemudian Pak Sjafrie sendiri, dan ada 1 lagi Mayjen Purnawirawan Zacky Makarim, ya itu yang hadir ya yang saya ingat. Dan saya Profesor Dr Siti Zuhro dari BRIN dan ada lagi beberapa gitu ya, saya agak lupa," kata Samad kepada wartawan, Minggu (1/2/2025).

Dijelaskan Samad, Presiden lebih banyak santai dan lepas sembari ketawa saat membicarakan program pemerintah, hingga penyelamatan sumber daya alam. Termasuk hasil forum ekonomi di Davos, Swiss

"Jadi cukup lama, jadi memang waktu 5 jam terasa lama kalau kita lihat. Tapi sebenarnya itu singkat bagi kita karena kita nggak sempat makan malam," ujar Samad.

Bahas Korupsi

Samad diminta pandangan tentang bagaimana meningkatkan indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia. Samad dalam diskusi itu mengatakan harus membuat roadmap pemberantasan korupsi yang lebih efektif, agar bisa meningkatkan indeks persepsi korupsi.

"Pertama saya bilang pemberantasan korupsi selama ini tidak menyentuh akar permasalahannya, jadi dia harus menyentuh akar permasalahannya agar supaya efektif. Yang kedua saya bilang berbicara IPK, indeks persepsi korupsi, maka ada 4 hal yang harus diperhatikan kalau kita merujuk United Nations Convention Against Corruption, UNCAC," terang Samad.

Empat hal harus diperhatikan menurut UNCAC, kata Samad, adalah foreign bribery (penyuapan pejabat negeri asing), trading influence (perdagangan pengaruh), elite enrichment (peningkatan harta kekayaan penyelenggara negara), dan commercial bribery (suap sektor swasta).

KPK Tidak Seperti Dulu

Samad menyebutkan Prabowo bertanya mengapa bisa KPK tidak seperti dulu, Samad menilai faktor penyebab antara lain karena Undang-Undang KPK direvisi pada 2019. Revisi UU KPK itu dinilai memangkas kewenangan KPK serta kedudukan KPK tidak independen di bawah rumpun eksekutif.

"Karena menurut saya kalau kita merujuk UNCAC, UNCAC itu mengatur bahwa lembaga-lembaga antikorupsi di dunia haruslah sifatnya independen, bukan dibawa rumpun eksekutif. Oleh karena itu, menurut saya, karena kita sudah menandatangani UNCAC dan reatifikasi harusnya kita ikut. Jadi ini kita menyalahkan saya bilang, harusnya independen seperti dulu," sebutnya.

Nama Firli Disebut

"Ketiga saya mempersoalkan rekrutmen komisioner KPK di masa lalu karena tidak mengindahkan masukan masyarakat. Dulu waktu jaman Firli itu banyak masukan dari masyarakat bahkan dari KPK bahwa orang ini tidak layak pimpin KPK. Tapi itu diabaikan, itu salah satu penyebab faktornya, sehingga ketika terpilih Firli-Lili itu melakukan tindak pidana. Jadi integritasnya, moralitasnya, hancur tapi tetap dipilih, jadi itu rekrutmen yang bermasalah," sambungnya.

Lalu, Samad mempermasalahkan tes wawasan kebangsaan (TWK) yang memecat 57 orang pegawai KPK. Samad menilai TWK menjadi rekayasa pimpinan KPK sebelumnya untuk menyingkirkan 57 orang yang sesungguhnya berintegritas di KPK.

Reformasi Kepolisian

Kemudian, Samad juga diminta tanggapan saya tentang reformasi kepolisian, dan seluruh tamu diminta tanggapannya tentang reformasi kepolisian. Para tokoh sepakat bahwa reformasi kepolisian itu menjadi sebuah keharusan.

"Jadi sebenarnya ini sudah pernah ada. Oleh karena itu, saya bilang fokus utama pemberantasan korupsi juga bisa diarahkan kepada penyelamatan sumber daya alam, saya bilang. Kalau kita ingin revenue kita bagus, kalau kita ingin pendapatan negara kita bagus, selamatkan sumber daya alam kita," kata Samad.

Penyelamatan SDA

Selain itu, penyelamatan sumber daya alam (SDA) dibahas karena ada Satgas PKH sudah dibentuk. Samad mengatakan upaya penyelamatan SDA pernah dilakukannya saat jadi pimpinan KPK, namun ketika itu belum dibentuk satgas.

Alasan Gabung Board of Peace

Prabowo, menurut Samad, juga menyampaikan alasan Indonesia masuk Board of Peace yang dibentuk Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Samad mengungkapkan, menurut ucapan Prabowo, gabungnya Indonesia dalam Board of Peace bukan harga mati.

"Dia menyampaikan bahwa Indonesia bergabung tapi tidak harga mati. Artinya, kalau dalam perjalanannya ternyata menimbulkan mudarat bagi warga Palestina dan Gaza, Indonesia bisa keluar menarik diri kembali," sebutnya.

Perang kepada Oligarki

Terakhir, menurut Samad, Prabowo menekankan bahwa dia sudah bertekad perang terhadap oligarki yang mengganggu sumber daya alam. Prabowo disebut akan mengejar dan enggan bernegosiasi dengan oligarki yang dapat keuntungan dari SDA.

"Dia menyampaikan bahwa saya akan mengejar oligarki yang merusak sumber daya alam, yang merampok negara sampai kapanpun juga, dia bilang begitu. Nah, itu komitmen dia bahwa dia akan memburu oligarki, siapa pun oligarki itu dia bilang. Mau 9 naga, dia bilang, dia sebut, mau 9 naga, siapa pun dia akan mengejar, dan dia tidak akan bernegosiasi. itu janji dia ke kita, itu janji kan," imbuhnya. (dc/dmy)