JAKARTA, RIAUKU.COM - Program makan gratis yang selama ini menjadi salah satu perhatian utama pemerintah tiba-tiba menghadapi langkah pengawasan ketat. Beberapa dapur yang selama ini menyiapkan makanan bagi masyarakat kini harus menghentikan aktivitasnya untuk sementara waktu.

Sebanyak sembilan dapur Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Provinsi Riau dihentikan operasionalnya oleh Badan Gizi Nasional. Keputusan ini diambil setelah ditemukan dapur tersebut belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi atau SLHS.

Langkah penghentian sementara tersebut menjadi bagian dari penertiban besar yang dilakukan pemerintah terhadap ratusan dapur MBG di wilayah Sumatera. Tujuannya memastikan seluruh dapur yang melayani program pangan masyarakat memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan.

Kebijakan tersebut akan mulai berlaku pada 9 Maret 2026. Operasional dapur baru dapat kembali berjalan setelah seluruh pengelola menyelesaikan proses pendaftaran serta verifikasi sanitasi melalui dinas kesehatan daerah.

Pengetatan Standar Keamanan Pangan

Pengawasan terhadap dapur MBG dilakukan secara menyeluruh oleh Badan Gizi Nasional sebagai pelaksana program nasional tersebut. Setiap dapur diwajibkan memenuhi standar higiene sebelum melayani masyarakat.

Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I BGN, Harjito, menjelaskan langkah suspend dilakukan sebagai upaya koreksi dalam pelaksanaan program. Tujuan utamanya memastikan dapur yang beroperasi benar-benar aman dari sisi sanitasi.

“Data per 7 Maret 2026 menunjukkan masih ada ratusan dapur MBG di Sumatera yang belum mendaftarkan SLHS,” ujar Harjito dalam keterangan pers. Informasi tersebut menjadi dasar dilakukannya penertiban operasional.

Menurutnya, program makan bergizi memerlukan standar kesehatan tinggi. Setiap tahapan pengolahan makanan harus memenuhi prosedur sanitasi yang ketat.

Langkah penghentian sementara dinilai sebagai bagian dari perbaikan sistem. Setelah syarat administratif dan teknis terpenuhi, dapur dapat kembali melayani masyarakat.

Ratusan Dapur di Sumatera Terkena Penertiban

Penertiban tidak hanya terjadi di Provinsi Riau. Pengawasan tersebut menyasar dapur MBG di berbagai provinsi di Pulau Sumatera.

Data BGN mencatat terdapat 492 dapur SPPG yang belum mendaftarkan sertifikat sanitasi hingga awal Maret 2026. Jumlah tersebut menunjukkan masih banyak pengelola dapur yang perlu melengkapi persyaratan kesehatan lingkungan.

Provinsi dengan jumlah dapur terbanyak yang belum memiliki SLHS adalah Sumatera Utara. Wilayah tersebut mencatat sebanyak 252 dapur yang belum menyelesaikan proses administrasi sanitasi.

Beberapa provinsi lain juga mencatat angka cukup tinggi. Lampung memiliki 77 dapur terdampak, Aceh sebanyak 76 dapur, serta Sumatera Barat dengan 69 dapur.

Di Provinsi Riau sendiri terdapat sembilan dapur yang ikut terkena kebijakan suspend sementara. Jumlah tersebut relatif lebih kecil dibanding wilayah lain, namun tetap mendapat perhatian dalam pengawasan program MBG.

Kondisi Program MBG di Provinsi Riau

Provinsi Riau selama ini menjadi salah satu wilayah pelaksana Program Makan Bergizi Gratis yang cukup aktif. Program tersebut menyasar kelompok masyarakat rentan, terutama pelajar sekolah.

Dapur MBG berfungsi sebagai pusat produksi makanan bergizi yang kemudian didistribusikan ke berbagai lokasi penerima manfaat. Aktivitas dapur berlangsung setiap hari untuk menyiapkan menu sehat.

Keputusan penghentian sementara sembilan dapur membuat pengelola harus segera menyelesaikan persyaratan sanitasi. Proses pendaftaran SLHS menjadi langkah utama sebelum dapur kembali dioperasikan.

Pengawasan sanitasi dianggap penting untuk menjaga kualitas makanan yang disajikan kepada masyarakat. Standar higiene memastikan proses pengolahan makanan tetap aman dan bersih.

Sebagian dapur MBG di wilayah lain di Sumatera sudah berhasil memenuhi persyaratan tersebut. Di antaranya dapur di Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, serta Kepulauan Bangka Belitung yang tetap beroperasi normal.

Pengelola Diminta Segera Lengkapi Sertifikasi

BGN memberikan kesempatan kepada seluruh pengelola dapur yang terdampak untuk segera memperbaiki administrasi sanitasi. Proses tersebut dapat dilakukan melalui koordinasi dengan dinas kesehatan daerah masing-masing.

Langkah verifikasi mencakup pemeriksaan fasilitas dapur, pengelolaan limbah, kebersihan peralatan, serta prosedur pengolahan makanan. Seluruh aspek tersebut menjadi bagian penting dalam penilaian sertifikat SLHS.

Harjito menegaskan proses suspend tidak bersifat permanen. Operasional dapur dapat kembali berjalan setelah seluruh syarat dipenuhi.

“Kami berharap pengelola segera menyelesaikan pendaftaran agar layanan kepada masyarakat dapat kembali berjalan,” kata Harjito. Pernyataan tersebut menegaskan komitmen pemerintah menjaga kelangsungan program.

Program MBG sendiri menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Penyediaan makanan bergizi secara gratis diharapkan mampu mendukung kesehatan pelajar serta kelompok rentan di berbagai daerah.

Pengawasan sanitasi dapur menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas program tersebut. Dengan standar kesehatan yang terpenuhi, layanan makanan bergizi diharapkan tetap berjalan aman dan berkelanjutan bagi masyarakat.*01*