PEKANBARU, RIAUKU.COM - Langit Pekanbaru terasa panas ketika ratusan personel berdiri rapi di Lapangan Lanud Roesmin Nurjadin, Kamis pagi, 5 Maret 2026. Di tengah kekhawatiran musim kemarau, pemerintah pusat mengirim bantuan peralatan senilai Rp1 miliar untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan di Riau.

Apel kesiapsiagaan itu terasa lebih dari sekadar seremoni. Pemerintah ingin memberi pesan jelas: kebakaran hutan tak boleh lagi berulang seperti tahun-tahun sebelumnya.

Bantuan peralatan operasional langsung diserahkan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn) Djamari Caniago. Ia menegaskan kesiapsiagaan menjadi kunci utama menghadapi ancaman karhutla yang selalu datang bersama musim kemarau.

Bantuan Peralatan untuk Memperkuat Lapangan

Bantuan yang dibawa pemerintah pusat bukan simbol semata. Nilainya mencapai Rp1 miliar dan berisi berbagai peralatan yang langsung bisa dipakai di lapangan.

Di antaranya kendaraan truk serbaguna, motor trail, hingga ratusan alat komunikasi handy talky. Semua dirancang untuk mempercepat mobilitas petugas ketika titik api muncul di wilayah yang sulit dijangkau.

Peralatan itu diserahkan langsung kepada Kepala BPBD Riau Edy Afrizal. Prosesi penyerahan disaksikan Penjabat Gubernur Riau SF Hariyanto, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, serta Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto.

Kendaraan operasional dianggap sangat penting di Riau. Banyak wilayah rawan kebakaran berada jauh di tengah hutan atau kawasan gambut yang akses jalannya terbatas. 

Motor trail misalnya. Kendaraan ini dirancang menembus medan yang tidak bisa dilalui mobil biasa. Sementara handy talky akan membantu koordinasi antarpetugas yang bekerja di area luas tanpa jaringan komunikasi stabil.

Menko Polkam Djamari Caniago mengatakan penguatan sarana dan prasarana lapangan menjadi strategi penting dalam pencegahan karhutla. “Peralatan ini harus siap digunakan kapan saja sehingga respons di lapangan bisa lebih cepat dan tepat,” ujarnya.

Menurut dia, kecepatan menjadi faktor penentu. Api kecil bisa dipadamkan dengan cepat jika petugas memiliki alat yang memadai. Namun jika terlambat, api di lahan gambut bisa menyebar dengan sangat cepat dan sulit dikendalikan.

“Mitigasi harus dilakukan sedini mungkin. Kita tidak boleh menunggu api membesar baru bertindak,” kata Djamari.

Apel Siaga dan Pengecekan Pasukan

Apel kesiapsiagaan karhutla di Pekanbaru diikuti ratusan personel dari berbagai instansi. Mereka berasal dari TNI, Polri, BPBD, Basarnas, hingga Manggala Agni. Barisan panjang pasukan berdiri di lapangan udara militer tersebut. Seragam berbeda-beda, namun tujuannya sama: mencegah kebakaran hutan.

Petugas dari Satpol PP, Dinas Perhubungan, hingga perwakilan perusahaan juga ikut dalam apel tersebut. Kolaborasi lintas sektor menjadi strategi utama dalam menghadapi ancaman karhutla.

Menko Polkam memeriksa langsung barisan personel. Ia juga mengecek kesiapan peralatan yang akan digunakan jika kebakaran terjadi. Menurut Djamari, pemerintah ingin memastikan semua pihak siap sebelum musim kemarau datang lebih jauh.

Ia mengingatkan karhutla bukan sekadar persoalan lingkungan. Bencana ini juga berdampak pada kesehatan masyarakat, ekonomi, bahkan hubungan diplomatik dengan negara tetangga. “Asap akibat karhutla bisa berdampak luas. Kita tidak ingin peristiwa lama terulang kembali,” katanya.

Ia menambahkan Presiden memberi perhatian besar terhadap persoalan kebakaran hutan. Karena itu pemerintah pusat terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah. “Bapak Presiden memberikan perhatian besar terhadap persoalan karhutla. Kesiapsiagaan menjadi kunci utama,” ujarnya.

Peran Daerah dan Perusahaan Jadi Sorotan

Selain memperkuat peralatan, pemerintah pusat juga menekankan pentingnya peran daerah dan perusahaan dalam mencegah kebakaran lahan. Menko Polkam meminta kepala daerah di wilayah rawan karhutla meningkatkan kewaspadaan.

Ia menilai kesiapan daerah sangat menentukan keberhasilan penanganan kebakaran. “Kepala daerah harus bergerak cepat menyiapkan personel dan peralatan. Jangan menunggu situasi memburuk,” katanya.

Selain pemerintah daerah, perusahaan pemegang konsesi perkebunan dan kehutanan juga mendapat perhatian khusus. Perusahaan diwajibkan memiliki sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran di wilayah konsesi mereka.

Menurut Djamari, kewajiban tersebut sudah diatur dalam berbagai regulasi. Perusahaan tidak boleh mengabaikannya. “Kepada perusahaan konsesi, jalankan kewajiban sesuai aturan. Jangan sampai lalai,” ujarnya.

Perusahaan juga diminta berperan aktif dalam pencegahan karhutla. Kerja sama antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dianggap menjadi kunci utama menjaga wilayah dari kebakaran.

Dari OMC hingga Kanal Gambut

Selain penguatan peralatan dan personel, pemerintah juga menyiapkan berbagai strategi pencegahan. Salah satunya Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC.

Operasi ini dilakukan dengan menyemai bahan tertentu di awan agar hujan turun di wilayah rawan kebakaran. Teknik ini sudah beberapa kali digunakan di Indonesia untuk mencegah kebakaran meluas. “Operasi Modifikasi Cuaca terus kita siapkan,” kata Djamari.

Selain itu pemerintah juga fokus pada pengelolaan lahan gambut. Kawasan gambut sangat rentan terbakar ketika musim kemarau datang. Karena itu kanal-kanal di lahan gambut harus dijaga agar tetap berisi air. Jika tanah gambut tetap lembap, potensi kebakaran bisa ditekan.

“Kanal-kanal di lahan gambut harus diisi agar tanah tetap lembap dan tidak mudah terbakar,” ujarnya.

Strategi ini menjadi bagian penting dari mitigasi bencana. Pencegahan dianggap jauh lebih efektif dibandingkan memadamkan api yang sudah meluas.

Dukungan Penting bagi BPBD Riau

Kepala BPBD Riau Edy Afrizal menyambut baik bantuan dari pemerintah pusat. Menurut dia, tambahan peralatan operasional sangat membantu kerja petugas di lapangan. 

Wilayah Riau memiliki area gambut yang luas. Banyak lokasi rawan kebakaran sulit dijangkau kendaraan biasa. Karena itu kendaraan khusus seperti motor trail sangat dibutuhkan. “Bantuan ini sangat membantu kami di daerah,” kata Edy.

Ia menambahkan alat komunikasi juga menjadi kebutuhan penting bagi petugas. Koordinasi antar tim pemadam sering terkendala jaringan di wilayah terpencil. Dengan tambahan handy talky, komunikasi antarpetugas bisa berjalan lebih cepat.

“Koordinasi antarpetugas akan semakin cepat sehingga penanganan karhutla bisa lebih optimal,” ujarnya.

Edy juga mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terhadap Riau. Menurut dia, dukungan tersebut menunjukkan komitmen serius dalam mencegah kebakaran hutan.

Peran Masyarakat Jadi Kunci

Di tengah berbagai strategi pemerintah, peran masyarakat tetap dianggap sangat penting. Banyak kasus kebakaran lahan bermula dari aktivitas manusia. Pembukaan lahan dengan cara membakar masih sering terjadi di beberapa wilayah.

Menko Polkam mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan praktik tersebut. Ia juga mengajak warga ikut membantu memantau wilayah sekitar. Jika melihat titik api, masyarakat diminta segera melaporkan kepada petugas. “Masyarakat harus ikut berpartisipasi. Jika melihat titik api segera laporkan,” ujarnya.

Pelaporan cepat memungkinkan petugas segera datang ke lokasi. Api kecil bisa dipadamkan sebelum berubah menjadi kebakaran besar. Partisipasi masyarakat menjadi salah satu kunci utama keberhasilan pencegahan karhutla.

Menjaga Riau dari Ancaman Asap

Di akhir arahannya, Menko Polkam menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan karhutla.Ia menilai kerja sama selama ini sudah menunjukkan hasil positif. 

Namun tantangan ke depan masih besar. Musim kemarau selalu membawa risiko kebakaran di wilayah yang memiliki banyak lahan gambut seperti Riau. Karena itu sinergi semua pihak harus terus diperkuat.

“Kami mengapresiasi kerja keras seluruh pihak yang telah bersinergi menjaga Riau dari ancaman karhutla,” kata Djamari.

Ia berharap koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, perusahaan, dan masyarakat semakin solid. Tujuannya satu: memastikan langit Riau tetap bersih dari kabut asap. “Sinergi ini harus terus kita jaga bersama,” ujarnya.*01*