JAKARTA, RIAUKU.COM - Pemerintah kembali menyiapkan paket stimulus ekonomi menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah atau Lebaran 2026. Salah satu yang paling dinanti tentu saja tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur negara dan pekerja sektor swasta.

Pengumuman itu disampaikan dalam konferensi pers di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta pada Selasa, 3 Maret 2026. Pemerintah menyebut kebijakan ini sebagai langkah untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan paket stimulus tersebut menjadi bagian dari kebijakan pemerintah menjelang hari besar keagamaan nasional.

“Hari ini pemerintah mengumumkan paket stimulus ekonomi terkait Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah sesuai arahan Presiden,” ujar Airlangga.

Menurutnya, momentum Lebaran selalu menjadi periode penting bagi pergerakan ekonomi nasional. Aktivitas belanja meningkat, perjalanan mudik ramai, dan perputaran uang terjadi di berbagai daerah.

Karena itu pemerintah berupaya memastikan masyarakat memiliki daya beli yang cukup. Salah satu caranya melalui penyaluran THR dan berbagai bantuan tambahan.

THR ASN Naik, Anggaran Tembus Rp55 Triliun

Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp55 triliun untuk pembayaran THR aparatur negara pada 2026. Nilai ini naik sekitar 10 persen dibanding tahun sebelumnya.

THR tersebut diberikan kepada sekitar 10,5 juta penerima. Mereka terdiri dari aparatur sipil negara (ASN), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), anggota TNI, anggota Polri, hingga para pensiunan.

Airlangga menjelaskan komponen THR yang diberikan tetap penuh seperti tahun sebelumnya. Komponen tersebut mencakup gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, serta tunjangan jabatan atau kinerja. “Komponen yang dibayarkan 100 persen penuh sesuai regulasi yang berlaku,” kata Airlangga.

Penyaluran THR dilakukan secara bertahap sejak 26 Februari 2026 atau pada minggu pertama Ramadan. Pemerintah berharap dana tersebut segera beredar di masyarakat. Jumlah penerima THR cukup besar. Sekitar 2,4 juta berasal dari ASN pusat, TNI, dan Polri.

Selain itu terdapat sekitar 4,3 juta ASN daerah. Sementara pensiunan yang menerima THR diperkirakan mencapai 3,8 juta orang.

Airlangga menegaskan THR ini berbeda dengan gaji ke-13 yang biasanya dibayarkan pada pertengahan tahun. “THR diberikan menjelang Lebaran, sementara gaji ke-13 biasanya dibayarkan sekitar bulan Juni,” ujarnya.

THR Swasta dan Bonus Ojol Ikut Diperhatikan

Selain aparatur negara, pemerintah juga menegaskan kewajiban pembayaran THR bagi pekerja sektor swasta. Kebijakan ini diharapkan memberikan dampak besar bagi konsumsi nasional.

Airlangga mengingatkan perusahaan agar membayar THR secara penuh kepada pekerja. Pembayaran tidak boleh dicicil. “THR wajib dibayar penuh dan paling lambat H-7 sebelum Lebaran,” katanya.

Pekerja dengan masa kerja minimal satu tahun berhak menerima THR sebesar satu bulan upah. Sementara pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun tetap mendapatkan THR secara proporsional.

Data dari BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan jumlah pekerja penerima upah mencapai sekitar 26,5 juta orang. Dengan jumlah sebesar itu, perputaran uang dari THR diperkirakan sangat besar.

Pemerintah memperkirakan total THR yang dibayarkan sektor swasta mencapai sekitar Rp124 triliun. Angka ini berpotensi menjadi pendorong utama konsumsi rumah tangga menjelang Lebaran.

Tak hanya pekerja formal, pemerintah juga memberi perhatian kepada pengemudi ojek daring. Tahun ini pemerintah mendorong perusahaan aplikator memberikan bonus hari raya (BHR).

Airlangga menyebut jumlah penerima BHR diperkirakan mencapai sekitar 850 ribu mitra pengemudi. Total nilai bonus tersebut sekitar Rp220 miliar. Nilai ini meningkat hampir dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya.  “Kami mendorong penyaluran bonus dilakukan lebih awal, sekitar H-14 atau paling lambat H-7 sebelum Idulfitri,” ujar Airlangga.

Diskon Transportasi hingga Bantuan Pangan

Stimulus Lebaran tidak hanya berupa THR dan bonus pengemudi ojol. Pemerintah juga menyiapkan berbagai kebijakan tambahan untuk mendukung aktivitas masyarakat. Salah satunya program diskon transportasi menjelang mudik Lebaran. Pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp911,16 miliar untuk kebijakan tersebut.

Diskon itu mencakup berbagai moda transportasi yang biasa digunakan masyarakat saat mudik. Selain itu pemerintah menyalurkan bantuan pangan kepada puluhan juta keluarga penerima manfaat.

Program bantuan tersebut bernilai sekitar Rp14,09 triliun. Bantuan diberikan dalam bentuk 10 kilogram beras dan dua liter minyak goreng. Jumlah penerima bantuan mencapai sekitar 35,04 juta keluarga di seluruh Indonesia.

Pemerintah juga menerapkan kebijakan kerja fleksibel atau work from anywhere (WFA). Kebijakan ini berlaku pada beberapa hari menjelang Lebaran. Tanggal yang ditetapkan antara lain 16, 17, 25, 26, dan 27 Maret 2026. Kebijakan ini diharapkan mengurangi kepadatan arus mudik.

Airlangga menilai kombinasi berbagai stimulus ini akan memberikan dampak besar bagi ekonomi nasional. Perputaran uang meningkat, aktivitas perdagangan ramai, dan masyarakat bisa menjalani Lebaran dengan lebih tenang. “Semua kebijakan ini disiapkan agar ekonomi tetap bergerak kuat menjelang Lebaran,” kata Airlangga.*01*