SIAK, RIAUKU.COM  – Pemerintah Kabupaten Siak mulai mematangkan rencana pembangunan untuk tahun 2027. Sejumlah program strategis disiapkan sebagai fondasi pembangunan daerah pada tahun kedua masa kepemimpinan pemerintah daerah saat ini.

Rencana tersebut dipaparkan dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 yang digelar di Ruang Rapat Raja Indra Pahlawan, Kantor Bupati Siak, Selasa (3/3/2026).

Forum ini dihadiri perangkat daerah, camat, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta kalangan pers. Suasana diskusi berlangsung aktif dengan berbagai pandangan dan masukan dari peserta.

Wakil Bupati Siak, Syamsurizal, memimpin langsung jalannya forum tersebut. Ia menegaskan penyusunan RKPD bukan sekadar agenda tahunan di atas kertas. Proses ini menjadi ruang penting untuk menampung aspirasi masyarakat sebelum kebijakan pembangunan ditetapkan.

“Kehadiran kita di sini untuk memastikan Siak ke depan lebih baik. Masukan masyarakat sangat penting agar kebijakan pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan warga,” ujar Syamsurizal.

Menurutnya, pembangunan daerah harus disusun secara terbuka dan partisipatif. Pemerintah ingin memastikan setiap kebijakan memiliki dampak nyata bagi masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Siak.

Lima Program Prioritas Pembangunan

Dalam pemaparannya, Syamsurizal menyampaikan lima program utama yang akan menjadi fokus pembangunan Kabupaten Siak pada 2027. Program tersebut dirancang untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Program pertama diberi nama Si-Lestari. Fokusnya pada pemerataan pembangunan antarwilayah. Pemerintah ingin mengurangi kesenjangan antara kawasan perkotaan dan desa agar seluruh masyarakat mendapat akses pembangunan yang sama.

Program kedua adalah Si-Cerdas. Program ini menitikberatkan pada penguatan pendidikan vokasional dan pelatihan kerja. Sektor yang disasar mencakup teknologi, industri, pertanian, dan perkebunan yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah.

Selanjutnya ada Si-Sehat, program yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat. Pemerintah juga menargetkan percepatan penurunan angka stunting melalui berbagai program kesehatan dan gizi.

Program keempat disebut Si-Tumbuh. Fokusnya pada peningkatan kualitas sumber daya manusia agar lebih adaptif terhadap perubahan ekonomi modern. Generasi muda diharapkan mampu bersaing dalam ekonomi inklusif yang semakin kompetitif.

Program terakhir adalah Si-Maju. Program ini menitikberatkan pembangunan infrastruktur dasar hingga ke desa-desa. Jalan, fasilitas publik, dan layanan dasar menjadi prioritas agar pelayanan pemerintah lebih merata.

Syamsurizal menilai lima program tersebut saling terhubung dan tidak berdiri sendiri. Tujuannya mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Semua program dirancang saling mendukung. Infrastruktur diperkuat, pendidikan ditingkatkan, kesehatan dijaga, ekonomi tumbuh,” kata Syamsurizal.

Pengangguran Jadi Sorotan

Forum konsultasi publik juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan masukan. Salah satu isu yang mengemuka dalam diskusi adalah tingginya angka pengangguran di Kabupaten Siak.

Tokoh masyarakat H. Makmur menyoroti tingkat pengangguran terbuka di daerah tersebut yang mencapai 5,30 persen. Angka ini disebut tertinggi di Provinsi Riau.

Ia meminta pemerintah daerah mengambil langkah nyata untuk membuka lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal.

Menanggapi hal tersebut, Syamsurizal menjelaskan pemerintah daerah sudah melakukan komunikasi dengan sejumlah perusahaan yang beroperasi di Siak. Perusahaan diminta memberi prioritas bagi tenaga kerja lokal.

“Kami sudah bertemu pelaku usaha agar tenaga kerja lebih memprioritaskan anak-anak Siak,” ujar Syamsurizal.

Selain itu, pemerintah juga mendorong pemanfaatan program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Bantuan dari Baznas juga diarahkan agar memberi dampak nyata bagi masyarakat.

“Kami ingin CSR dan Baznas benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” katanya.

Diselaraskan dengan Agenda Nasional

Selain lima program prioritas, pemerintah daerah juga menyiapkan berbagai program pendukung pembangunan. Total ada 17 program daerah yang diselaraskan dengan agenda pembangunan nasional.

Beberapa program tersebut meliputi penguatan ketahanan pangan, pemberdayaan perempuan dan pemuda, peningkatan layanan kesehatan, serta penguatan ekonomi desa.

Program lainnya mencakup bantuan seragam sekolah gratis bagi siswa, peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan, serta perluasan kesempatan kerja.

Pemerintah daerah juga mendorong digitalisasi usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Program ini dilakukan melalui kerja sama berbagai pihak agar pelaku usaha lokal mampu bersaing di era ekonomi digital.

Syamsurizal meminta seluruh organisasi perangkat daerah dan camat bekerja lebih aktif dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Pendapatan daerah yang kuat akan memperbesar ruang fiskal bagi pembangunan.

“Semua masukan dari forum ini akan kami catat dan evaluasi. Dengan dukungan semua pihak, kebutuhan dasar masyarakat bisa terpenuhi dan pembangunan Siak berjalan lebih baik,” tutup Syamsurizal.

Forum konsultasi publik ini menjadi langkah awal sebelum dokumen RKPD 2027 disusun lebih rinci. Pemerintah berharap proses perencanaan yang terbuka dapat menghasilkan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berdampak luas bagi masyarakat Kabupaten Siak.*04/01*