JAKARTA, RIAUKU.COM - Dunia bergetar ketika dentuman perang di Timur Tengah kian membesar, dan di Istana, para pemimpin bangsa duduk satu meja. Indonesia dihadapkan pada pilihan sulit: bertahan, bermanuver, atau terseret arus konflik global yang tak menentu.

Pertemuan tertutup selama lebih dari tiga jam itu menyatukan Presiden Prabowo Subianto dengan para mantan presiden, wakil presiden, serta tokoh politik lintas generasi. Diskusi berlangsung intens di tengah kabar eskalasi serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Situasi global dinilai memasuki fase yang lebih berbahaya dibanding sebelumnya.

Eks Menteri Luar Negeri Hasan Wirajuda mengungkap suasana pertemuan yang disebutnya penuh kehati-hatian. Menurut dia, Presiden memaparkan perkembangan paling mutakhir terkait perang yang melibatkan kekuatan besar dunia. Fokus pembahasan bukan sekadar konflik regional, melainkan dampaknya terhadap tatanan global.

“Khususnya perkembangan perang atau serangan Amerika dan Israel terhadap Iran,” ujar Hasan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa malam. Ia menilai dinamika ini menempatkan Indonesia dalam posisi yang tidak sederhana.

Dunia Tanpa Penopang: Ketika Tatanan Global Melemah

Hasan menyampaikan diskusi menyentuh isu mendasar: melemahnya sistem internasional. Dalam forum itu muncul kekhawatiran mekanisme global tidak lagi efektif merespons agresi militer. Negara yang diserang kian sulit mencari perlindungan melalui jalur multilateral.

“Didiskusikan implikasinya apa terhadap kita? Terhadap dunia? Ketika tatanan dunia sudah tidak lagi efektif dan tidak ada lagi peluang kepada negara yang menjadi korban serangan militer untuk mengadu kepada siapa,” ucap Hasan. Ia menyinggung peran Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dinilai makin terbatas dalam konflik berskala besar.

Menurutnya, aturan internasional kini sering hanya tertulis tanpa daya paksa. “Rule based order hanya on paper dan memang tidak ada kekuatan pemaksa, apalagi kalau itu berkaitan dengan negara-negara besar,” katanya. Gambaran tersebut mempertegas tantangan diplomasi Indonesia di tengah pertarungan geopolitik.

Presiden, lanjut Hasan, mengibaratkan posisi Indonesia bukan lagi berada di antara dua karang. Kini tekanan datang dari berbagai arah dengan kepentingan yang saling bertabrakan. Navigasi politik luar negeri membutuhkan kecermatan ekstra agar tidak terseret pusaran konflik.

Ancaman Energi dan Hitung-hitungan Perang Panjang

Selain aspek keamanan global, dampak ekonomi menjadi perhatian serius. Pemerintah menghitung potensi gangguan pasokan minyak dan gas dunia jika perang meluas. Indonesia, sebagai bagian dari ekonomi global, tak mungkin terlepas dari imbas tersebut.

“Potensi efek dari perang ini terhadap ekonomi dunia, khususnya yang menyangkut supply oil, minyak, dan gas,” kata Hasan. Ia menyebut kalkulasi dilakukan secara menyeluruh, mulai dari durasi perang hingga skenario terburuk jika pengerahan pasukan darat terjadi.

Awalnya, muncul prediksi konflik berlangsung singkat. Namun perkembangan terakhir memunculkan kemungkinan perang berjalan berminggu-minggu bahkan lebih lama. Reaksi dari negara-negara sekitar Iran juga diperkirakan bisa memperbesar skala konflik.

“Nah, kita berhitung semua, apa efeknya terhadap kita. Tapi juga dari sisi kalkulasi berapa lama perang ini akan berlangsung,” ujar Hasan. Jika eskalasi meningkat, tekanan terhadap harga energi dan stabilitas ekonomi global akan makin terasa.

Situasi ini membuat pemerintah tidak hanya memantau aspek diplomasi, tetapi juga stabilitas dalam negeri. Ketahanan energi, inflasi, serta daya beli masyarakat masuk dalam perhitungan. Semua itu dibahas dalam forum yang menghadirkan lintas tokoh bangsa.

Board of Peace dan Desakan Keluar dari Keanggotaan

Isu lain yang mengemuka ialah keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP). Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebelumnya mendesak pemerintah mencabut keanggotaan tersebut. Desakan muncul setelah eskalasi konflik dinilai mencerminkan kegagalan mekanisme perdamaian yang dibentuk Amerika Serikat.

Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan pembahasan BoP saat ini dalam posisi ditunda. Fokus diplomasi Indonesia diarahkan pada perkembangan situasi keamanan di Iran. “Semua pembicaraan BoP on hold, perhatian shifted ke situasi di Iran,” katanya.

Sugiono menyebut komunikasi tetap dilakukan dengan negara-negara Teluk yang juga terdampak serangan. Beberapa di antaranya merupakan anggota BoP. Konsultasi terus berjalan guna membaca arah perkembangan politik dan keamanan kawasan.

Sementara itu, Ketua Umum NasDem Surya Paloh menilai langkah Indonesia bergabung dalam BoP dilandasi pertimbangan strategis. Dalam diskusi, Presiden menjelaskan alasan di balik keputusan tersebut. “Ada pemikiran yang cukup strategis kenapa Indonesia mengambil posisi sebagai anggota dalam BoP,” ujar Paloh.

Meski ada tekanan agar keluar, hingga kini Indonesia masih berada dalam posisi keanggotaan. Evaluasi tetap terbuka jika situasi berubah drastis. Pemerintah menimbang setiap opsi dengan memperhitungkan dampak diplomatik jangka panjang.

Peluang Jadi Mediator dan Realitas Penerimaan

Wacana Indonesia menjadi mediator antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat juga mencuat. Namun Hasan mengingatkan peran mediator memerlukan penerimaan dari pihak-pihak yang bertikai. Tanpa sinyal tersebut, langkah mediasi sulit diwujudkan.

“Untuk menjadi mediator harus juga ada penerimaan dari dua pihak yang bertikai. Dan kita belum lihat tanda-tanda itu,” katanya. Pernyataan itu menegaskan realitas diplomasi internasional yang sarat kepentingan.

Meski begitu, Presiden disebut tetap membuka ruang kontribusi pemikiran dari para tokoh. Diskusi berlangsung dua arah dengan berbagai pandangan strategis. “Presiden sangat terbuka dalam menanggapi usul-usul pemikiran dari para peserta,” ujar Hasan.

Surya Paloh menilai pendekatan Presiden tetap berada dalam koridor politik bebas aktif. Indonesia menjaga hubungan diplomasi dengan semua pihak tanpa kehilangan empati terhadap perjuangan rakyat Palestina. Prinsip tersebut kembali ditegaskan dalam forum.

“Bagaimana mempertahankan politik bebas dan aktif, rasa simpati dan empati terhadap perjuangan rakyat Palestina ditegaskan kembali,” ucap Paloh. Ia menyebut pemikiran Presiden konstruktif dan tidak linier, melainkan adaptif terhadap situasi.

Pertemuan di Istana itu memperlihatkan satu hal penting: Indonesia tidak tinggal diam menghadapi gejolak dunia. Setiap langkah dipertimbangkan melalui dialog lintas generasi dan lintas kepentingan. Di tengah dunia yang terasa tanpa penopang, kehati-hatian menjadi kunci.

Konflik di Timur Tengah belum menunjukkan tanda mereda. Ketidakpastian masih membayangi stabilitas global, energi, hingga perdagangan. Indonesia kini berdiri di persimpangan, menjaga keseimbangan antara prinsip dan kepentingan nasional.

Jika perang meluas, tekanan terhadap ekonomi dan diplomasi akan makin besar. Namun jika navigasi berhasil, Indonesia bisa tetap berdiri tegak di tengah badai geopolitik. Seperti diungkap dalam pertemuan itu, tantangan besar menuntut manuver taktis dan strategis, bukan sekadar cara berpikir linier.

Ke depan, publik menunggu bagaimana pemerintah menerjemahkan hasil diskusi tersebut menjadi kebijakan konkret. Dunia sedang berubah cepat. Indonesia harus siap, bukan hanya bertahan, tetapi juga menentukan arah di tengah pusaran konflik global.*01*