BENGKALIS, RIAUKU.COM — Ketenangan sejumlah kepala sekolah di Kabupaten Bengkalis mendadak terusik setelah beredarnya surat yang mengatasnamakan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP). Dokumen itu memuat instruksi mutasi ASN dan meminta data penting, namun kemudian dipastikan sebagai surat palsu.

Surat tersebut dilaporkan diterima oleh beberapa kepala sekolah dari jenjang Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Pertama. Isi surat memerintahkan penerima segera melakukan koordinasi terkait penataan aparatur sipil negara.

Kabar itu cepat menyebar di kalangan tenaga pendidik. Banyak kepala sekolah merasa cemas karena surat tersebut memuat kemungkinan mutasi jabatan dalam waktu dekat.

Modus Penipuan Mengatasnamakan BKPP

Kepala BKPP Kabupaten Bengkalis, Djamaluddin, memastikan dokumen yang beredar itu bukan surat resmi dari instansinya. Ia menerima laporan dari sejumlah kepala sekolah yang merasa curiga dengan isi surat tersebut.

Setelah dilakukan pengecekan internal, pihak BKPP menemukan banyak kejanggalan pada dokumen tersebut. Surat itu tidak tercatat dalam administrasi resmi lembaga. “Kami menerima laporan dari banyak kepala sekolah yang cemas. Setelah dicek, surat itu dipastikan palsu,” ujar Djamaluddin, Selasa, 3 Maret 2026.

Dalam surat tersebut tertulis nomor B.400.1.2/27/BKPP/III/2026 dengan tanggal Senin, 2 Maret 2026. Isi dokumen menyebut adanya koordinasi mutasi dan penataan aparatur sipil negara.

Pelaku juga menyertakan instruksi agar kepala sekolah segera menghubungi nomor telepon tertentu. Nomor itu diklaim sebagai kontak pribadi Kepala BKPP untuk proses verifikasi data.

Permintaan tersebut menjadi salah satu indikasi kuat adanya upaya penipuan. Para korban didorong menyerahkan data penting dengan dalih melengkapi administrasi kepegawaian.

Banyak Kejanggalan pada Dokumen

BKPP Bengkalis kemudian menelusuri dokumen tersebut secara detail. Hasil pemeriksaan menunjukkan sejumlah kesalahan fatal yang menguatkan dugaan pemalsuan.

Salah satu kejanggalan terlihat pada kop surat yang mencantumkan alamat tidak sesuai dengan format resmi instansi. Selain itu, nomor indeks surat tidak mengikuti standar administrasi BKPP.

“Pada kop surat tertulis alamat Jalan Senggoro, Kecamatan Bengkalis, Indonesia. Indeks surat juga tidak sesuai dengan standar kami,” kata Djamaluddin.

Ia juga menyoroti penggunaan QR code tanda tangan elektronik yang tercantum dalam dokumen tersebut. Saat diverifikasi melalui sistem resmi, kode tersebut tidak dapat terdeteksi.

“QR code tanda tangan elektronik dalam surat itu tidak bisa diverifikasi. Sistem tidak mengenali kode tersebut,” ujarnya.

Menurut Djamaluddin, isi surat sengaja disusun menggunakan bahasa formal agar terlihat meyakinkan. Narasi mutasi ASN digunakan untuk memancing respons cepat dari para kepala sekolah.

Dengan cara tersebut, pelaku berharap korban segera menghubungi nomor yang tercantum dalam dokumen. Setelah komunikasi terjalin, pelaku diduga akan meminta sejumlah data atau uang.

Pemerintah Kabupaten Bengkalis menduga aksi ini bermotif ekonomi. Modus serupa sering digunakan untuk memeras korban dengan memanfaatkan jabatan atau posisi pekerjaan.

“Pelaku memanfaatkan kepanikan korban agar segera menuruti instruksi dalam surat tersebut,” kata Djamaluddin.

Ia meminta para tenaga pendidik tetap tenang dan tidak mudah percaya terhadap dokumen yang tidak melalui jalur resmi. Semua kebijakan terkait mutasi ASN selalu disampaikan melalui mekanisme birokrasi yang jelas.

BKPP juga mendorong siapa pun yang menerima surat serupa segera melapor. Laporan dapat disampaikan ke BKPP atau Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis.

Langkah tersebut penting untuk membantu penelusuran sumber penyebaran dokumen palsu. Aparat juga dapat melacak kemungkinan adanya jaringan penipuan di balik peredaran surat tersebut. “Jangan mudah percaya. Jangan pernah menghubungi nomor yang tertera dalam surat palsu itu,” kata Djamaluddin.

Ia menegaskan seluruh informasi resmi mengenai kepegawaian hanya disampaikan melalui saluran administrasi pemerintah. ASN diminta selalu memverifikasi setiap informasi sebelum mengambil tindakan. *01*