JAKARTA, RIAUKU.COM - Ledakan konflik di Timur Tengah mengguncang diplomasi global. Serangan Israel dan Amerika Serikat ke Iran memicu gelombang kritik dari tokoh agama di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia mendesak pemerintah menarik diri dari Board of Peace.

Seruan itu muncul setelah Iran dibombardir pada akhir Februari 2026. Dewan perdamaian yang digagas Presiden Amerika Serikat dinilai gagal menghadirkan keadilan bagi negara-negara di kawasan.

Sejumlah tokoh lintas agama di Indonesia ikut bersuara. Mereka menilai keanggotaan Indonesia dalam lembaga tersebut perlu ditinjau ulang.

Kritik Terhadap Dewan Perdamaian

Ketua Majelis Pertimbangan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, Pdt Gomar Gultom, termasuk tokoh yang mendukung langkah keluar dari Board of Peace. Ia bahkan telah mempertanyakan keputusan Indonesia bergabung sejak awal.

“Sejak awal saya sudah mempertanyakan masuknya Indonesia dalam BoP dan mendesak Presiden keluar dari forum itu,” kata Gultom kepada wartawan, Rabu, 3 Maret 2026.

Gultom menilai keberadaan lembaga tersebut justru berpotensi melemahkan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menjaga perdamaian dunia.

Menurut dia, posisi Indonesia menjadi janggal. Indonesia sedang memegang posisi penting di Dewan Keamanan PBB, namun di saat bersamaan bergabung dalam forum lain yang dipandang kontroversial.

Dinilai Menguntungkan Israel

Gultom memandang Board of Peace terlalu condong pada kepentingan Israel. Upaya perdamaian di Gaza dinilai tidak melibatkan Palestina secara setara.

“BoP terlihat sangat pro Israel. Upaya perdamaian dibicarakan tanpa melibatkan Palestina secara adil,” ujar Gultom.

Ia juga menilai struktur kepemimpinan forum tersebut bermasalah. Presiden Amerika Serikat disebut memiliki posisi dominan dalam pengambilan keputusan.

“Ketua seumur hidup tanpa mekanisme kontrol membuat anggota lain hanya menjadi penonton,” kata dia.

Sikap Resmi Majelis Ulama Indonesia

Desakan keluar dari Board of Peace juga datang dari Majelis Ulama Indonesia. Organisasi tersebut mengeluarkan sembilan poin sikap terkait serangan militer Israel dan Amerika Serikat ke Iran.

Pernyataan resmi itu ditandatangani Ketua MUI KH Anwar Iskandar. Sikap organisasi tersebut dirumuskan dalam rapat internal yang digelar pada awal Maret.

Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Ni’am Sholeh mengatakan pernyataan itu menjadi sikap resmi lembaga ulama terbesar di Indonesia.

“Tadi kita rumuskan dan difinalisasi sebagai sikap resmi organisasi,” ujar Asrorun Ni’am Sholeh.

Duka atas Tewasnya Pemimpin Iran

Dalam pernyataannya, MUI menyampaikan duka mendalam atas wafatnya pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Tokoh tersebut dilaporkan tewas dalam serangan militer yang terjadi pada 28 Februari 2026.

MUI menyebut peristiwa tersebut sebagai tragedi kemanusiaan. Organisasi itu juga menyampaikan doa bagi para korban konflik.

“MUI menyampaikan duka mendalam atas gugurnya pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei akibat serangan Israel dan Amerika,” bunyi pernyataan tersebut.

MUI juga menilai serangan militer tersebut bertentangan dengan nilai kemanusiaan serta semangat perdamaian yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Desakan Mundur dari BoP

Selain mengutuk serangan militer, MUI mendorong negara-negara dunia mengambil peran sebagai mediator konflik. Organisasi itu menilai upaya perdamaian harus dilakukan secara adil dan melibatkan semua pihak.

Dalam konteks tersebut, MUI meminta pemerintah Indonesia mengevaluasi keanggotaan dalam Board of Peace. Forum itu dinilai tidak mampu menciptakan perdamaian yang berkeadilan di kawasan Timur Tengah.

“MUI mendesak pemerintah Indonesia mencabut keanggotaan dari BoP karena tidak efektif mewujudkan perdamaian yang adil,” tulis pernyataan tersebut.

MUI juga menilai konflik yang terjadi justru menunjukkan kegagalan forum tersebut. Serangan Israel dan Amerika Serikat ke Iran dianggap memperluas potensi perang regional yang melibatkan berbagai kekuatan dunia.

Desakan dari MUI dan PGI menambah tekanan terhadap pemerintah Indonesia untuk meninjau kembali posisi diplomatiknya. Konflik di Timur Tengah kini tidak hanya memicu ketegangan militer, tetapi juga mengguncang arah kebijakan luar negeri sejumlah negara, termasuk Indonesia.