PEKANBARU, RIAUKU.COM - Program Makan Bergizi Gratis di sejumlah sekolah di Pekanbaru mendapat sorotan tajam. Paket makanan yang dibagikan kepada siswa dinilai belum memenuhi kebutuhan gizi harian. Keluhan datang dari para orang tua murid yang berharap anak-anak menerima makanan lebih layak.

Anggota DPRD Pekanbaru dari Fraksi PDI Perjuangan, Zulkardi, mengaku menerima banyak laporan masyarakat dari daerah pemilihannya. Pesan datang melalui WhatsApp dari para wali murid yang merasa kualitas makanan masih jauh dari harapan. Laporan itu salah satunya berasal dari sekolah dasar di kawasan Rumbai.

Menurut Zulkardi, program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak justru memunculkan kekecewaan. Ia menilai paket makanan yang diberikan belum mencerminkan konsep gizi seimbang. Kondisi tersebut membuat orang tua meragukan efektivitas program.

“Saya mendapat banyak pesan dari masyarakat. Mereka berharap anak-anak memperoleh asupan gizi yang baik, tetapi makanan yang dibagikan belum mencukupi kebutuhan nutrisi,” kata Zulkardi pada Senin, 2 Maret 2026.

Keluhan semakin kuat setelah muncul foto dan laporan paket makanan yang dibagikan saat bulan puasa. Paket tersebut dimasukkan dalam kantong plastik sederhana. Isinya hanya beberapa buah pisang, telur, serta kue.

Zulkardi menilai komposisi itu tidak memadai untuk kebutuhan tiga hari. Ia menyebut kondisi tersebut berisiko bagi pemenuhan gizi anak sekolah. Program yang seharusnya memperbaiki kualitas kesehatan siswa bisa kehilangan makna.

“Bayangkan saja, isinya hanya pisang, telur, dan kue untuk tiga hari. Jangankan gizi seimbang, kebutuhan nutrisi dasar saja belum tentu terpenuhi,” ujarnya. 

Program Nasional Presiden Prabowo Dipertanyakan di Lapangan

Program Makan Bergizi Gratis merupakan kebijakan nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak sekolah serta menekan angka kekurangan nutrisi pada usia belajar. Pemerintah daerah menjadi pelaksana utama di lapangan.

Zulkardi menilai keberhasilan program sangat bergantung pada keseriusan pelaksana. Pengawasan terhadap kualitas makanan menjadi faktor penting. Tanpa kontrol ketat, tujuan program berpotensi melenceng.

Ia juga menyinggung potensi orientasi keuntungan dalam pengelolaan dapur program MBG. Situasi tersebut dinilai dapat merusak tujuan utama kebijakan. Anak-anak sekolah bisa menjadi korban dari praktik pengelolaan yang tidak profesional.

“Kalau niatnya mendukung program tentu makanan disediakan sesuai standar. Jika orientasinya hanya keuntungan, program ini bisa gagal,” kata Zulkardi.

Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Pekanbaru menilai tekanan publik semakin kuat. Keluhan mengenai kualitas makanan MBG ramai dibicarakan di media sosial. Desakan evaluasi pun semakin menguat.

Para legislator meminta pemerintah daerah turun langsung ke sekolah. Pengawasan tidak cukup melalui laporan administratif. Pemeriksaan lapangan dinilai penting untuk melihat kondisi sebenarnya.

“Kita ingin program ini berhasil. Tujuannya sangat baik, tetapi harus dijalankan serius dan diawasi ketat,” ujar Zulkardi.

Pemko Pekanbaru Perketat Standar Dapur MBG

Pemerintah Kota Pekanbaru merespons sorotan tersebut dengan memperketat pengawasan. Penjabat Sekretaris Daerah Pekanbaru, Ingot Ahmad Hutasuhut, menegaskan peningkatan standar operasional dapur MBG. Fokus utama diarahkan pada kualitas dan keamanan makanan.

Pemko kini mengubah pendekatan kebijakan. Pada tahap awal program, pemerintah memberi ruang bagi banyak pelaku usaha mengelola dapur. Saat ini proses seleksi menjadi lebih ketat.

“Saat ini kami lebih mengutamakan mutu dapur. Standarisasi dapur SPPG harus diterapkan tanpa pengecualian,” kata Ingot di Pekanbaru.

Setiap dapur program MBG berada di bawah pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Pemerintah kota berencana mengundang koordinator wilayah serta satuan tugas terkait. Pertemuan tersebut bertujuan mengevaluasi seluruh dapur yang telah beroperasi.

Salah satu indikator utama evaluasi ialah kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi. Sertifikat ini menjadi bukti dapur memenuhi standar kebersihan serta prosedur pengolahan makanan. Pemeriksaan dilakukan bersama dinas kesehatan.

Data pemerintah menunjukkan terdapat 119 dapur SPPG yang terdaftar di Pekanbaru. Dari jumlah itu, sekitar 100 dapur telah aktif beroperasi. Pemerintah menelusuri kendala yang menyebabkan sebagian dapur belum berjalan.

Evaluasi juga mencakup aspek administrasi, sarana prasarana, serta sumber daya manusia. Pemerintah ingin memastikan seluruh dapur memenuhi standar kesehatan. Langkah tersebut diharapkan memperbaiki kualitas makanan bagi siswa.

“Kami ingin mengetahui titik persoalan di lapangan. Setelah itu pemerintah dapat mengambil langkah perbaikan agar semua dapur memenuhi standar higiene,” ujar Ingot.

Pemerintah kota menilai penguatan pengawasan penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis diharapkan benar-benar memberi manfaat nyata bagi anak-anak sekolah. Evaluasi menyeluruh menjadi kunci agar tujuan peningkatan gizi generasi muda tercapai. *01*