JAKARTA, RIAUKU.COM - Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meluncurkan panduan pendidikan kebencanaan pada Jumat, 27 Februari 2026, untuk menjaga hak belajar murid di wilayah rawan bencana Indonesia dengan kurikulum adaptif dan dukungan psikososial.

Indonesia berdiri di atas jalur cincin api yang menyimpan potensi gempa, banjir, hingga erupsi gunung api. Risiko itu ikut membayangi ribuan sekolah yang menjadi tempat belajar jutaan murid setiap hari. Pendidikan kebencanaan lalu menjadi kebutuhan mendesak dalam sistem pendidikan nasional.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meluncurkan Panduan Pendidikan Kebencanaan serta Petunjuk Teknis Pembelajaran di Satuan Pendidikan Terdampak Bencana pada Jumat, 27 Februari 2026. Peluncuran dilakukan melalui Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan atau BSKAP. Seluruh dokumen dapat diunduh gratis melalui laman kurikulum.kemendikdasmen.go.id.

Kepala BSKAP Toni Toharudin menilai kesiapsiagaan bencana harus hadir hingga ruang kelas. Indonesia menghadapi ancaman gempa bumi, banjir, longsor, serta letusan gunung api yang datang tanpa peringatan. Sekolah perlu mampu melakukan mitigasi, bertahan, lalu pulih setelah bencana.

Menurut Toni, kesiapsiagaan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Satuan pendidikan ikut memegang peran penting dalam membangun budaya siaga. Murid dan guru diharapkan memahami risiko sejak dini.

Kurikulum Fleksibel Saat Bencana

Kondisi darurat sering memaksa sekolah menghentikan kegiatan belajar. Infrastruktur rusak, ruang kelas berubah menjadi pos pengungsian. Situasi itu membuat proses pendidikan harus menyesuaikan keadaan.

Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Laksmi Dewi menjelaskan satuan pendidikan mendapat fleksibilitas penuh mengatur kurikulum. Sekolah tidak wajib menuntaskan seluruh capaian pembelajaran. Fokus diarahkan pada keselamatan murid serta pemulihan psikologis.

Materi utama yang diprioritaskan mencakup literasi dasar, numerasi, serta pemahaman mitigasi bencana. Dukungan psikososial ikut menjadi perhatian. Sekolah juga didorong menciptakan lingkungan aman bagi murid yang terdampak trauma.

Penilaian belajar pun dibuat lebih sederhana. Guru dapat menggunakan portofolio atau penugasan sebagai bentuk evaluasi. Ujian tertulis di akhir semester tidak lagi menjadi kewajiban.

Metode pembelajaran juga dirancang adaptif. Sekolah bisa menggelar tatap muka terbatas atau pembelajaran mandiri. Pilihan metode disesuaikan dengan kondisi sarana dan lingkungan setempat.

Risiko Bencana Mengintai Sekolah

Data dari Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana menunjukkan ancaman bencana pada sekolah cukup tinggi. Lebih dari separuh satuan pendidikan di Indonesia berada di wilayah dengan lebih dari satu potensi bencana. Kondisi ini menuntut strategi mitigasi yang serius.

Perwakilan Seknas SPAB Jamjam Muzaki menilai pendidikan kebencanaan harus berbasis data risiko. Pemerintah menargetkan pada 2029 sekitar 80 persen pemerintah daerah memiliki regulasi Satuan Pendidikan Aman Bencana. Sekitar 75 persen siswa diharapkan menjadi siswa siaga bencana.

Kemendikdasmen mengajak dinas pendidikan, kepala sekolah, serta guru ikut mengintegrasikan materi kebencanaan. Materi itu dapat dimasukkan dalam kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Tujuannya membentuk budaya kesiapsiagaan sejak bangku sekolah.

Pemulihan Belajar Pascabencana

Selain panduan pembelajaran, pemerintah juga mempercepat pemulihan sekolah terdampak bencana. Program revitalisasi satuan pendidikan digelar di berbagai daerah yang mengalami kerusakan infrastruktur. Sumatra menjadi salah satu wilayah dengan jumlah sekolah terdampak cukup besar.

Data Kemendikdasmen per 27 Februari 2026 mencatat 1.741 sekolah telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama revitalisasi. Total nilai program mencapai Rp1,254 triliun. Anggaran yang sudah dicairkan mencapai Rp411,4 miliar.

Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Gogot Suharwoto menegaskan pemulihan pembelajaran menjadi prioritas pemerintah. Setiap anak harus kembali belajar dalam kondisi aman dan nyaman. Percepatan pencairan dana dilakukan agar ruang kelas segera digunakan kembali.

Proses pencairan sempat tertunda karena penyesuaian perjanjian kerja sama. Adendum diperlukan untuk memasukkan kebutuhan mebelair dalam paket revitalisasi. Pemerintah menargetkan penambahan 248 sekolah penerima bantuan pada pekan berikutnya.

Dukungan Psikologis di Ruang Kelas

Bencana tidak hanya merusak bangunan sekolah. Peristiwa itu juga meninggalkan luka psikologis pada murid dan guru. Pemulihan mental menjadi bagian penting dalam proses pendidikan pascabencana.

Perwakilan Himpunan Psikologi Indonesia, Mukhtar, menilai sekolah harus menjadi ruang aman bagi anak. Guru dapat memberikan teknik stabilisasi sederhana seperti latihan pernapasan. Pendekatan itu membantu murid mengendalikan emosi setelah mengalami trauma.

Kemendikdasmen juga membuka blokir anggaran bantuan pemerintah sebesar Rp21,6 miliar melalui Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Dana itu akan disalurkan untuk mendukung kebutuhan belajar di masa transisi darurat. Penyaluran ditargetkan selesai dalam waktu dekat.

Bantuan bagi tenaga pendidik juga terus berjalan. Pemerintah telah menyalurkan sekitar Rp220 miliar kepada 36 ribu guru. Verifikasi masih berlangsung untuk sekitar 23 ribu guru lain.*01*