JAKARTA - Keponakan Presiden Prabowo Subianto, Thomas Djiwandono, terpilih menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) menggantikan Juda Agung. Terpilihnya Thomas memunculkan keraguan di kalangan pelaku pasar modal dan investor atas independensi bank sentral.

Direktur NEXT Indonesia Center, Herry Gunawan, menilai kehadiran Thomas sebagai Deputi Gubernur BI semakin memperkuat persepsi menurunnya independensi bank sentral. Keyakinan ini semakin mencuat setelah sebelumnya BI menjalankan kebijakan lewat burden sharing. Artinya, pemerintah dan bank sentral patungan menanggung beban keuangan negara.

“Lewat burden sharing, BI jadi boleh beli SBN di pasar primer, sehingga fungsinya bukan lagi stabilitas di pasar moneter melainkan suntik likuiditas,” ucap Herry kepada wartawan.

Herry menilai, kondisi ini berpotensi menimbulkan kesan semakin diabaikannya prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Jika keponakan Prabowo menjadi Gubernur BI, itu akan berdampak pada tingkat kepercayaan publik dan investor terhadap pemerintah. 

Dari sisi pasar keuangan, Herry menilai asing tidak akan berani bertahan lama di pasar modal RI karena waswas. Hal ini berpotensi mendorong meningkatnya aksi hit and run, sehingga risiko terhadap stabilitas pasar keuangan nasional kian membesar.

Hit and run ini diketahui, sebagai strategi transaksi jangka sangat pendek, di mana pelaku pasar masuk cepat (hit), ambil keuntungan kecil, lalu keluar cepat (run) tanpa berniat menahan aset lama.

“Jadi, mereka akan main jangka pendek. Saat diyakini untung langsung masuk, setelah itu cepat-cepat keluar cari instrumen yang relatif lebih aman di luar,” katanya. 

Lebih lanjut, Herry dampak yang terjadi lebih luas atas kepercayaan investor terhadap pemerintah. Investor asing menilai tata kelola pemerintahan sebagai faktor utama yang menentukan kepastian investasi. 

Ketika asing meragukan tata kelola pemerintah RI, kata dia, tingkat kepastian investasi turut melemah. Kondisi ini mendorong investor asing menimbang keputusan investasinya, baik di pasar keuangan maupun di sektor riil.

Selain itu, Herry juga menjelaskan investor asing yang sensitif terhadap dinamika politik juga secara aktif mencermati keputusan pengangkatan Thomas sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia.

Apalagi, tambah dia, latar belakang Thomas sebagai politikus sekaligus anggota keluarga presiden mendorong investor memandang kebijakan tersebut sebagai sinyal peringatan.

“Mereka akan semakin hati-hati dan cenderung menahan investasinya, karena kepastian di investasinya menurun,” tegas dia. 

Herry mengungkapkan, sikap hati-hati investor asing ini sebenarnya sudah terlihat sejak tahun lalu. Sepanjang 2025, realisasi penanaman modal asing (PMA) hanya tumbuh 0,07%. 

Angka itu, pungkas dia, jadi yang terendah dalam enam tahun terakhir atau sejak 2020, dengan nilai investasi meningkat tipis dari Rp 900,211 triliun pada 2024 menjadi Rp 900,851 triliun pada 2025.

Direferensikan Herry, sinyal kehati-hatian investor asing ini semakin terlihat dari porsinya terhadap total realisasi investasi nasional. Untuk pertama kalinya dalam 25 tahun terakhir atau sejak 2000, kontribusi PMA hanya mencapai 46,6% dari total realisasi investasi, padahal dalam kondisi normal porsinya konsisten berada di atas 50%.

“Jadi, jangan anggap remeh persepsi investor terhadap keputusan politik. Kalau diabaikan, hasilnya bisa buruk,” ingat Herry.

Jika merujuk data Bursa Efek Indonesia (BEI), investor asing mencatatkan aksi jual bersih atau net sell sebesar Rp 3,25 triliun pada periode 19–23 Januari 2026. Torehan tersebut berbalik arah dari catatan transaksi investor asing pada pekan sebelumnya yang tercatat net buy sebesar Rp 4,2 triliun.

Sebelumnya, pencalonan Thomas memancing respons publik lantaran statusnya sebagai keponakan Presiden Prabowo Subianto. Masuknya Thomas dikhawatirkan akan mengganggu independensi Bank Indonesia.  

Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun menyampaikan keputusan itu berdasarkan hasil rapat pimpinan Komisi XI beserta pimpinan delapan fraksi, Thomas terpilih melalui musyawarah dan mufakat. 

Ia juga menegaskan bahwa proses pengambilan keputusan di BI dilakukan dengan cara kolektif kolegial. Selain itu, bank sentral juga bekerja sesuai undang-undang. 

Kekhawatiran para analis dan pengamat lainnya, adalah penunjukan Thomas memperbesar persepsi intervensi politik dalam lembaga independen, karena hubungan keluarga dengan Presiden dapat dilihat sebagai potensi konflik kepentingan.

Selain itu, kredibilitas independensi bank sentral sangat penting bagi kepercayaan investor, stabilitas moneter, dan reputasi pasar. Kekhawatiran semacam ini bahkan sempat membuat rupiah mengalami tekanan dan melemah ke rekor terendah sebelum stabil kembali.

Namun, ada juga merespon, bahwa kekhawatiran itu bersifat persepsi dan menegaskan mekanisme kerja BI sudah diatur secara kuat dalam hukum, sehingga independensinya tetap terlindungi.

Akademisi menyoroti bahwa BI dipimpin oleh kolegial kolektif dalam Dewan Gubernur, bukan keputusan satu orang, sehingga keberadaan satu figur pun tetap dalam struktur yang lebih besar.

Thomas bukan figur asing di sektor ekonomi, ia pernah menjadi Wakil Menteri Keuangan dan memiliki pendidikan serta pengalaman di bidang ekonomi.

Selain itu, Ia juga sudah mengundurkan diri dari partai politik (Gerindra) beberapa waktu sebelum pelantikan untuk menekankan komitmennya terhadap peran teknis di BI dan mengurangi potensi konflik peran politik-lembaga.

Namun beberapa kritik menyebut pengalaman Thomas di bidang moneter (kebijakan bank sentral) tidak sekuat figur yang tumbuh dari karier di BI sendiri. (kd/dmy)