PEKANBARU, RIAUKU.COM - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menegaskan komitmen memperkuat tata kelola bersih melalui penguatan sinergi hukum bersama Kejaksaan Tinggi Riau. Pertemuan Bupati Asmar dengan Kajati Riau menjadi langkah strategis menjaga pembangunan tetap berada dalam koridor yuridis. Pencegahan korupsi, pendampingan hukum, pengawasan proyek daerah ditempatkan sebagai prioritas bersama.

Silaturahmi berlangsung di Kantor Kejaksaan Tinggi Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Rabu, 25 Februari 2026. Bupati Kepulauan Meranti AKBP Purn H. Asmar datang bersama jajaran lengkap. Hadir Sekretaris Daerah, para asisten, kepala bagian terkait. Kajari Kepulauan Meranti ikut mendampingi. Komposisi rombongan menunjukkan keseriusan pemerintah daerah merapatkan barisan dengan Korps Adhyaksa.

Asmar menyampaikan apresiasi atas peran jaksa selama ini. Pendampingan melalui Jaksa Pengacara Negara dinilai krusial. Bantuan hukum pada perkara Perdata dan Tata Usaha Negara membantu pemerintah daerah meminimalkan risiko sengketa. Layanan hukum bagi masyarakat kurang mampu juga disebut memberi dampak langsung pada rasa keadilan warga.

Bagi Asmar, hubungan harmonis antara pemerintah daerah dan kejaksaan menjadi fondasi akuntabilitas. Proyek pembangunan membutuhkan kepastian hukum. Anggaran publik menuntut pengawasan ketat. Sinergi dianggap mempercepat realisasi program tanpa tersandung persoalan administratif maupun pidana.

Ia memaparkan tantangan geografis Kepulauan Meranti. Wilayah terdiri dari gugusan pulau. Akses darat terbatas. Transportasi laut menjadi penghubung utama. Distribusi material pembangunan memerlukan biaya lebih besar. Pengawasan lapangan menuntut energi ekstra. Kondisi tersebut berpotensi memunculkan celah bila tidak disertai kontrol hukum yang kuat.

Kajati Riau Dr. Sutikno menyambut langkah proaktif tersebut. Ia menegaskan kesiapan kejaksaan mendukung proyek strategis daerah. Perkara yang berpotensi menghambat pembangunan akan ditangani secara profesional. Koordinasi kelembagaan dinilai penting agar program di Negeri Sagu berjalan lancar.

Sutikno memberi catatan tegas terkait pencegahan korupsi. Ia meminta pemerintah kabupaten menggencarkan sosialisasi antikorupsi kepada seluruh aparatur sipil negara. Area pengadaan barang dan jasa disebut rawan penyimpangan. Praktik suap, gratifikasi, penyalahgunaan kewenangan harus diwaspadai sejak dini. Edukasi internal dinilai sebagai benteng pertama sebelum penindakan.

Pertemuan berlangsung dalam suasana terbuka. Diskusi menyinggung perlunya pendampingan hukum sejak tahap perencanaan proyek. Pemerintah daerah didorong aktif berkonsultasi sebelum kontrak diteken. Transparansi anggaran menjadi komitmen bersama.

Sebagai tindak lanjut, Asmar mengundang Kajati Riau berkunjung langsung ke Kepulauan Meranti. Kunjungan lapangan diharapkan memperkuat koordinasi teknis. Potensi daerah dapat dilihat secara langsung. Tantangan geografis dapat dipahami lebih mendalam. Kolaborasi tidak berhenti pada pertemuan formal.

Pertemuan ditutup dengan komitmen menjaga integritas pembangunan. Pemerintah daerah bertekad mempercepat program strategis. Kejaksaan memastikan pengawasan berjalan. Kepulauan Meranti berupaya membangun tanpa bayang-bayang persoalan hukum. Sinergi kelembagaan diposisikan sebagai pagar pengaman. Tata kelola bersih menjadi arah bersama.*01*