PEKANBARU, RIAUKU.COM - Pemerintah Provinsi Riau menegaskan komitmen menurunkan emisi dan memulihkan hutan melalui penguatan tata kelola dalam forum koordinasi Green for Riau Initiative. Rapat di Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi penanda fase persiapan menuju rencana aksi terukur. Kolaborasi pentahelix diposisikan sebagai fondasi agar target ekonomi hijau dan akses pendanaan karbon global tercapai.

Forum yang digelar Kamis, 26 Februari 2026, mempertemukan unsur pemerintah daerah, akademisi, sektor swasta, aparat penegak hukum, komunitas masyarakat. Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan DLHK Riau, Matnuril, menyebut kerja bersama sebagai kunci. Ia menekankan sinergi lintas aktor. Setiap pihak membawa peran berbeda. Pemerintah menyusun kebijakan. Akademisi menyediakan basis ilmiah. Dunia usaha mendukung pembiayaan. Aparat menjaga kepastian hukum. Masyarakat menjadi pelaku lapangan.

Program Green for Riau diluncurkan pada 8 Mei 2025. Arah kebijakan mencakup pemulihan lingkungan, penurunan emisi gas rumah kaca, pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi hijau, pembukaan akses pada skema pendanaan karbon global seperti REDD+. Riau dipilih bukan tanpa alasan. Provinsi ini memiliki bentang hutan luas. Lahan gambut membentang dalam skala signifikan. Kawasan tersebut krusial bagi keseimbangan ekosistem regional dan global.

Matnuril menyebut Riau berada pada tahap persiapan implementasi. Surat keputusan gubernur telah terbit sebagai dasar hukum. Dokumen itu menjadi payung untuk memastikan langkah berjalan sesuai target. Pemerintah daerah tengah menyusun rencana aksi bersama organisasi perangkat daerah serta unit pelaksana teknis kementerian di wilayah Riau. Sinkronisasi menjadi pekerjaan awal.

Rapat koordinasi kali ini difokuskan pada penyusunan kerangka kerja. Tata kelola hutan dan gambut akan diperkuat. Integrasi kebijakan mitigasi perubahan iklim diselaraskan dengan sektor kehutanan di tingkat provinsi. Target nasional menjadi rujukan. Komitmen terhadap FOLU Net Sink 2030 masuk dalam agenda. Kerangka safeguards REDD+ menjadi panduan agar implementasi tetap memperhatikan aspek sosial dan lingkungan.

Riau menghadapi tantangan berat. Kebakaran hutan dan lahan menjadi catatan berulang dalam beberapa tahun terakhir. Emisi karbon dari lahan gambut berdampak lintas batas. Tekanan ekonomi terhadap masyarakat sekitar hutan juga nyata. Green for Riau mencoba menjawab persoalan tersebut melalui pendekatan terpadu. Pemulihan ekosistem berjalan seiring peningkatan kesejahteraan warga.

Matnuril menilai pertemuan ini sebagai langkah awal menyatukan visi. Rencana aksi akan memuat indikator capaian. Mekanisme pendanaan dirancang terbuka. Pengawasan dilakukan berlapis. Pemerintah provinsi ingin memastikan program tidak berhenti pada dokumen. Implementasi menjadi fokus berikutnya.

Green for Riau memerlukan komitmen jangka panjang. Penurunan emisi tidak terjadi dalam satu musim. Pemulihan gambut memerlukan kesabaran. Kolaborasi pentahelix diharapkan menjaga kesinambungan. Riau menempatkan diri sebagai provinsi yang siap bertransformasi menuju ekonomi hijau berbasis tata kelola hutan berkelanjutan. Forum koordinasi menjadi titik tolak. Rencana aksi menjadi arah jalan. Implementasi menjadi ujian sesungguhnya.*01*