JAKARTA,RIAUKU – Pemerintah Amerika Serikat melalui United States Trade Representative (USTR) bersiap menerapkan tarif perdagangan sementara maksimal 15 persen terhadap seluruh barang impor yang masuk ke Negeri Paman Sam. Kebijakan ini menjadi langkah transisi setelah kebijakan tarif resiprokal Presiden Donald Trump sebelumnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat.

Duta Besar USTR, Jamieson Greer, menegaskan tarif 15 persen tersebut dirancang untuk mengakomodasi negara-negara yang telah memiliki perjanjian perdagangan dengan AS. Pemerintah AS, kata dia, ingin memastikan seluruh kebijakan tarif tetap berjalan sesuai jalur hukum yang berlaku.

“Setiap kali kita memberlakukan tarif, akan ada kepentingan asing yang ingin menurunkannya,” ujar Greer seperti dikutip dari Reuters, Kamis (26/2/2026).

Tak berhenti pada tarif sementara, USTR juga menyiapkan skema lanjutan melalui Pasal 122 Undang-Undang Perdagangan 1974 yang memungkinkan penerapan tarif hingga 15 persen. Selain itu, pemerintah AS akan mengaktifkan Pasal 232 dan 301 dalam beleid yang sama sebagai dasar hukum untuk menerapkan bea masuk tambahan.

Pasal 301 difokuskan pada investigasi praktik perdagangan yang dinilai tidak adil dan berpotensi mengancam ekonomi maupun keamanan nasional AS.

Sementara Pasal 232 lebih menyoroti perlindungan terhadap industri strategis dalam negeri. Investigasi ini akan menyasar negara-negara yang dianggap memiliki kapasitas industri berlebih, memberikan subsidi ekspor secara agresif, atau melakukan diskriminasi terhadap perusahaan teknologi asal AS.

Menariknya, negara-negara yang baru saja menandatangani perjanjian perdagangan dengan AS dalam beberapa bulan terakhir juga tidak luput dari pemantauan.

Indonesia termasuk di antaranya. Greer bahkan membuka peluang dilakukannya investigasi terhadap praktik perdagangan Indonesia guna menilai kapasitas industri nasional serta komitmen terhadap kesepakatan yang telah disepakati bersama.

Hasil investigasi tersebut nantinya akan dibandingkan dengan langkah konkret yang diambil pemerintah Indonesia dalam merespons kekhawatiran AS. Dari situlah akan ditentukan apakah tarif tambahan diperlukan atau tidak.

“Setelah investigasi, kami akan menentukan jenis tarif apa yang harus diterapkan. Kami berharap ada kesinambungan dengan kesepakatan perdagangan yang sudah ada,” tegas Greer.

Di sisi lain, isu kelebihan kapasitas industri juga terus diangkat dalam komunikasi antara pejabat AS dan pemerintah China. Greer bersama Menteri Keuangan AS Scott Bessent disebut berulang kali membahas persoalan tersebut dengan otoritas Beijing.

Kondisi ini berpotensi mengganggu gencatan senjata dagang yang masih rapuh antara kedua negara, terutama jika berujung pada kenaikan tarif impor terhadap produk-produk China.

Meski demikian, Greer menekankan bahwa tujuan utama pemerintah AS bukanlah menaikkan tarif secara agresif.

Washington, menurutnya, hanya ingin memastikan seluruh mitra dagang mematuhi komitmen yang telah disepakati dan menciptakan hubungan perdagangan yang adil serta menguntungkan bagi ekonomi Amerika.

Kebijakan ini pun menjadi sinyal kuat bahwa dinamika perdagangan global masih akan diwarnai ketidakpastian, sementara negara-negara mitra termasuk Indonesia perlu bersiap menghadapi kemungkinan penyesuaian kebijakan tarif dari salah satu pasar terbesar dunia tersebut.