PEKANBARU, RIAUKU.COM - Pemilihan Ketua Umum KONI Riau memanas. Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) menghadapi deadlock dalam verifikasi dukungan bakal calon akibat dukungan ganda dan pencabutan dukungan dari KONI kabupaten/kota. Ketua TPP Khairul Fahmi menegaskan ia tetap bekerja sesuai arahan KONI Pusat dan pedoman, menolak melanggar prosedur meski sebagian anggota TPP melanjutkan pengumuman secara prematur.

Proses penjaringan calon Ketua Umum KONI Riau periode 2026-2030 menimbulkan tarik-menarik yang memanas. Dua bakal calon, Edi Basri dan Iskandar Hoesin, telah menyerahkan dokumen dukungan dari KONI kabupaten/kota dan cabang olahraga (cabor) sebagai syarat administrasi. Setiap calon wajib mengantongi minimal empat KONI daerah dan dukungan dari 18 cabor. Dukungan ini harus dibuktikan dengan dokumen sah, materai, stempel resmi, dan tanda tangan yang lengkap.

Ketua TPP, Khairul Fahmi, menyatakan tahap verifikasi belum selesai. “Saya sudah menjalankan tugas sesuai pedoman TPP dan arahan KONI Pusat untuk melakukan verifikasi ulang terhadap KONI daerah yang memberikan dukungan ganda atau mencabut dukungan,” ujar Fahmi, Kamis (26/2/2026) dini hari. Ia menegaskan verifikasi harus faktual dan konsisten dengan aturan, termasuk menindaklanjuti cabut-mencabut dukungan yang tidak diatur sebelumnya dalam pedoman.

Perselisihan muncul karena tiga dari lima anggota TPP menolak melakukan verifikasi ulang. Mereka adalah M Yasir (KONI Pekanbaru), Agusman Sikumbang (Cabor Karate), dan Riko Bakhtiar (Cabor Bowling). Fahmi menilai penolakan tersebut berada di luar kewenangan anggota dan mengancam integritas proses. “Saya tidak mau melabrak aturan. Sampai hari ini belum ada keputusan karena masih deadlock,” tegasnya.

Deadlock ini berkaitan dengan dukungan ganda dari tiga KONI kabupaten/kota. KONI Bengkalis awalnya mendukung Iskandar Hoesin, kemudian berpindah ke Edi Basri. KONI Rokan Hulu dan Indragiri Hilir tetap mendukung Iskandar Hoesin setelah mencabut dukungan pertama. Hasil rapat TPP yang menolak verifikasi ulang akan dilaporkan ke KONI Pusat, yang nantinya akan memutuskan langkah final.

Verifikasi dukungan menjadi perhatian serius. Edi Basri mengantongi dukungan dari 31 cabor dan enam KONI kabupaten/kota, sedangkan Iskandar Hoesin memiliki 27 cabor dengan 21 sah dan dukungan dari 10 KONI kabupaten/kota dengan enam sah. Ketentuan minimal dukungan belum terpenuhi sepenuhnya, sehingga Musyawarah Provinsi (Musprov) belum bisa dijadwalkan. Ketua Bidang Organisasi KONI Riau, Zainuddin Balok, menegaskan penetapan Musprov baru bisa dilakukan setelah laporan final TPP diterima Ketua KONI Riau.

Meski demikian, tiga anggota TPP, Muhammad Yasir, Agusman Sikumbang, dan Hendrico Bachtiar, menyatakan kedua bakal calon memenuhi persyaratan administrasi. Mereka mengusulkan Musprov dilaksanakan pada 7-8 Maret 2026, menggeser jadwal semula 14-15 Februari. Fahmi tidak menandatangani dokumen hasil verifikasi final karena masih menunggu keputusan KONI Pusat terkait verifikasi ulang.

Pihak TPP menekankan bahwa proses ini sepenuhnya independen dan berdasarkan arahan KONI Pusat. “Kami tidak ingin berlama-lama. Tujuan verifikasi adalah memastikan calon memiliki dukungan sah sesuai aturan. Musprov harus berjalan lancar dan melahirkan pemimpin yang mampu meningkatkan prestasi olahraga Riau,” jelas Yasir.

Ketidakpastian ini memunculkan ketegangan internal. Anggota TPP berbeda pandangan tentang interpretasi aturan cabut-mencabut dukungan. Beberapa pihak khawatir pengumuman yang prematur dapat menimbulkan kontroversi dan mempengaruhi independensi pemilihan Ketua Umum. KONI Pusat menjadi rujukan utama untuk menyelesaikan kebuntuan ini.

Kedua bakal calon kini resmi berstatus calon Ketua Umum KONI Riau karena syarat administrasi mereka terpenuhi. Namun proses final masih menunggu keputusan KONI Pusat. Musprov diharapkan menjadi forum untuk memilih pemimpin yang kompeten dan mampu membawa organisasi olahraga Riau ke level prestasi lebih tinggi.

Sikap TPP menekankan profesionalisme dan integritas. Fahmi memilih menahan diri dan menunggu keputusan resmi, sementara sebagian anggota mengumumkan hasil verifikasi sesuai pandangan mereka sendiri. Kejadian ini menjadi pelajaran penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menegakkan prosedur dan transparansi dalam organisasi olahraga.*01*