SIAK,RIAUKU – Komitmen Pemerintah Kabupaten Siak dalam membenahi kualitas pelayanan publik kembali ditegaskan.

Bupati Siak, Afni Zulkifli, memimpin langsung rapat penegasan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) melalui aplikasi online bersama para admin perangkat daerah yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK), Rabu (25/2/2026).

Rapat yang digelar secara daring tersebut diikuti para petugas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan petugas tingkat kecamatan, terpusat di Ruang Bandar Lantai II Kantor Bupati Siak.

Suasana rapat berlangsung serius namun penuh semangat, menandai keseriusan pemerintah daerah dalam menjadikan SKM sebagai instrumen evaluasi yang nyata, bukan sekadar formalitas tahunan.

Dalam arahannya, Afni menekankan bahwa survei harus dilakukan secara profesional, objektif, serta mengacu pada indikator yang telah ditetapkan. Ia tidak ingin hasil survei hanya menjadi angka di atas kertas, melainkan benar-benar mencerminkan suara dan pengalaman masyarakat saat mengakses layanan publik.

“Riset untuk survei ini harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan sesuai indikator yang telah ditetapkan.Data yang diperoleh harus benar-benar mencerminkan kondisi pelayanan yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Menurutnya, SKM merupakan fondasi penting dalam merumuskan kebijakan perbaikan layanan ke depan. Dari hasil survei itulah pemerintah dapat mengidentifikasi titik lemah pelayanan, memperbaiki sistem, serta meningkatkan standar kinerja aparatur.

Afni bahkan menyebut SKM sebagai “cermin” bagi pemerintah daerah. Jika cermin itu buram karena data yang tidak akurat, maka arah perbaikan pun bisa keliru. Karena itu, ia meminta seluruh admin dan petugas yang terlibat bekerja dengan penuh integritas dan tanggung jawab.

“Saya bermohon kepada bapak-ibu perangkat daerah hingga admin, tolong lakukan kegiatan ini dengan penuh integritas, kejujuran, dan tanggung jawab untuk membawa Siak yang lebih baik,” ujarnya dengan nada serius.

Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan survei tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan aplikasi, tetapi oleh komitmen sumber daya manusia yang mengelolanya. Para kepala OPD diminta memberi motivasi dan penguatan kepada tim internal masing-masing agar pelaksanaan survei berjalan optimal.

Bagi Afni, SKM bukan sekadar kewajiban administratif yang harus dipenuhi untuk laporan. Lebih dari itu, SKM adalah instrumen strategis untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Melalui koordinasi yang terarah dan pemahaman teknis yang sama, Pemerintah Kabupaten Siak optimistis dapat menghasilkan data survei yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan begitu, langkah perbaikan layanan publik tidak lagi berbasis asumsi, melainkan berdasarkan fakta di lapangan.

Di akhir arahannya, Afni menyampaikan apresiasi sekaligus harapan besar kepada seluruh tim pelaksana.

“Selamat bekerja untuk tim survei kepuasan masyarakat. Lakukan pekerjaan ini dengan jujur, penuh integritas dan tanggung jawab,” pungkasnya.

Dengan penguatan komitmen tersebut, SKM diharapkan benar-benar menjadi alat perubahan, membawa pelayanan publik di Siak semakin profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.*04*