PEKANBARU, RIAUKU.COM -  APBD Riau mencatat surplus Rp1,238 triliun pada awal Februari 2026. Pendapatan daerah tumbuh 62,70 persen dibanding periode sama tahun lalu. Lonjakan terutama bersumber dari kenaikan tajam Pendapatan Asli Daerah.

Data itu dihimpun dari Portal DJPK, SIKRI, serta Ditjen APK dengan batas pencatatan 10 Februari 2026. Realisasi pendapatan mencapai Rp2.022,98 miliar atau 7,37 persen dari pagu. Angka tersebut melampaui pertumbuhan belanja pada periode yang sama.

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Riau, Heni Kartikawati, menjelaskan pertumbuhan pendapatan ditopang beberapa komponen utama. PAD meningkat 304,92 persen secara tahunan. Pendapatan transfer naik 35,06 persen. Lain-lain pendapatan daerah yang sah melonjak 611,35 persen. Transfer antardaerah belum mencatat realisasi.

Kenaikan PAD menjadi penopang terbesar. Sumber-sumber pajak daerah, retribusi, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah memberi kontribusi signifikan. Dibanding awal 2025, lonjakan kali ini terlihat mencolok.

Sisi belanja bergerak lebih lambat. Hingga awal Februari, realisasi belanja baru 2,76 persen dari pagu atau Rp784,25 miliar. Struktur pengeluaran masih didominasi belanja operasi dengan porsi 96,90 persen. Belanja modal dan transfer mulai tumbuh meski dari basis rendah.

Belanja daerah secara keseluruhan meningkat 12,93 persen secara tahunan. Belanja operasi tumbuh 9,85 persen. Belanja modal melonjak 2.268,91 persen. Belanja transfer naik 100 persen. Belanja tidak terduga justru terkontraksi 99,98 persen.

Perbedaan laju pendapatan dan belanja menghasilkan surplus Rp1.238,73 miliar. Kondisi ini berlawanan dengan rencana awal anggaran yang memproyeksikan defisit. Pada Januari 2026, pembiayaan daerah tercatat Rp105,52 miliar. Penerimaan pembiayaan lebih besar dibanding pembayaran cicilan pokok utang.

Meski demikian, angka tersebut masih bersifat dinamis. Sejumlah pemerintah daerah belum sepenuhnya mencatat transaksi keuangan ke dalam sistem pelaporan. Perubahan data berpotensi terjadi setelah pembaruan dilakukan.

Surplus awal tahun sering dipengaruhi pola realisasi belanja yang cenderung meningkat pada semester berikutnya. Program pembangunan biasanya mulai berjalan penuh setelah proses administrasi rampung. Keseimbangan fiskal akan sangat ditentukan ritme penyerapan anggaran dalam beberapa bulan ke depan.

Kinerja pendapatan memberi ruang fiskal yang relatif longgar. Pemerintah daerah memiliki kesempatan mengoptimalkan belanja produktif. Sinkronisasi antara pendapatan dan percepatan program menjadi kunci agar surplus tidak sekadar angka sementara.

Awal 2026 menghadirkan gambaran kas daerah yang kuat. Pertumbuhan PAD memberi sinyal pemulihan aktivitas ekonomi lokal. Tantangan berikutnya terletak pada menjaga konsistensi penerimaan sekaligus memastikan belanja berjalan tepat sasaran sepanjang tahun anggaran.*01*