SIAK, RIAUKU.COM – Ruang Zamrud di Komplek Rumah Rakyat, Siak, Senin siang (23/02/2026), dipenuhi suasana yang tak sepenuhnya formal. Di ruangan itu, pemerintah daerah dan pelaku usaha Pabrik Kelapa Sawit (PKS) duduk berhadap-hadapan. Tak ada nada tinggi, tetapi pesan yang disampaikan terdengar tegas.

Bupati Siak, Afni Zulkifli, membuka dialog dengan satu pokok persoalan: zakat. Di hadapan empat perwakilan PKS yang diundang, ia meminta perusahaan tak lagi memandang zakat sekadar urusan personal karyawan, melainkan bagian dari tanggung jawab sosial korporasi.

“Hari ini ada empat PKS yang kami undang. Kami berharap pemilik perusahaan memiliki tanggung jawab sosial, mengingatkan karyawan muslim untuk membayar zakat di tempat mereka tinggal dan bekerja,” kata Afni.

Menurut dia, sektor industri sawit memiliki posisi strategis dalam mendorong penghimpunan zakat di Kabupaten Siak. Perputaran ekonomi dari sektor ini besar, jumlah tenaga kerja ribuan, dan potensi zakat profesi maupun zakat harta dinilai belum tergarap maksimal.

Afni mengungkapkan, masih ada sekitar 40 perusahaan di Siak yang belum menyalurkan zakat perusahaan secara rutin. Padahal, jika dikelola melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), dana tersebut dapat disalurkan kembali kepada masyarakat yang berhak menerima, yakni delapan golongan asnaf.

“Jika zakat dikelola melalui Baznas, dana umat itu akan kembali untuk kemaslahatan masyarakat,” ujarnya.

Ia bahkan membandingkan potensi zakat dengan kontribusi sejumlah badan usaha milik daerah (BUMD). Pemerintah Kabupaten Siak memiliki lima BUMD, tetapi, menurut Afni, sumbangsihnya belum signifikan jika dibandingkan potensi dana zakat yang bisa dihimpun secara kolektif.

Karena itu, ia meminta perusahaan memberi ruang bagi Baznas untuk melakukan sosialisasi kepada karyawan muslim. Langkah tersebut dinilai penting agar kesadaran membayar zakat tumbuh dari lingkungan kerja.

Baznas Siak sendiri menargetkan penghimpunan zakat sebesar Rp35 miliar pada 2026. Target itu bukan angka kecil. Namun Afni optimistis capaian tersebut realistis jika perusahaan turut mendorong partisipasi karyawan.

Data Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Dinas Sosial menunjukkan, kelompok masyarakat desil 1 hingga 5 di Kabupaten Siak mencapai 50.946 kepala keluarga atau sekitar 182.517 jiwa. Jumlah itu hampir 35–40 persen dari total penduduk yang mendekati 500 ribu jiwa.

Angka tersebut menjadi latar urgensi kebijakan ini. Afni menegaskan, bantuan sosial dan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) perlu diarahkan secara tepat sasaran.

“Kami ingin bantuan tepat sasaran. Jangan sampai CSR hanya diberikan pada orang yang itu-itu saja. Lebih baik kita fokus pada sekitar 180 ribu jiwa yang berada di desil 1 sampai 5,” katanya.

Pertemuan itu tak berhenti pada isu zakat. Diskusi juga merambah peluang kerja sama operasional (KSO) sawit antara perusahaan dan BUMD, penguatan forum CSR satu pintu yang transparan, pembangunan infrastruktur, hingga pengelolaan tenaga kerja melalui skema BUMD outsourcing.

Dialog berlangsung terbuka. Sejumlah pelaku usaha menyampaikan pandangan mereka, sementara pemerintah daerah memaparkan rencana integrasi kebijakan sosial dan ekonomi.

Bagi Afni, kolaborasi menjadi kunci. Industri sawit dan pemerintah daerah, menurut dia, tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Zakat, CSR, dan kemitraan usaha diposisikan sebagai instrumen untuk memperkuat fondasi sosial masyarakat.

Di tengah dinamika harga komoditas dan tuntutan pembangunan, pertemuan itu menjadi penanda bahwa pemerintah Kabupaten Siak tengah mencoba menggeser orientasi: dari sekadar pertumbuhan ekonomi menuju distribusi manfaat yang lebih merata.*04*