PEKANBARU, RIAUKU.COM - Pemerintah Kota Pekanbaru meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di wilayahnya. Fokus diarahkan pada mutu operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Pemerintah daerah menilai fase awal program telah terlewati. Penekanan kini bergeser pada kualitas layanan.

Penjabat Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Ingot Ahmad Hutasuhut, menyatakan standar dapur harus diterapkan tanpa pengecualian. Tahap sebelumnya memberi ruang bagi pelaku usaha untuk terlibat dalam pengelolaan dapur. Pendekatan kuantitas dianggap cukup. Tahap lanjutan menuntut seleksi lebih ketat.

“Sekarang kami lebih mengutamakan mutu dapur. Standarisasi dapur SPPG harus benar-benar diterapkan tanpa pengecualian,” ujar Ingot di Pekanbaru, Selasa, 24 Februari 2026.

Program Makan Bergizi Gratis menyasar anak-anak sekolah. Aspek keamanan pangan menjadi perhatian utama. Pemerintah daerah tidak ingin risiko kesehatan muncul akibat kelalaian pengelolaan dapur. Setiap proses pengolahan makanan harus memenuhi standar kebersihan.

Pemko Pekanbaru menjadwalkan pertemuan dengan Koordinator Wilayah SPPG beserta Satuan Tugas terkait. Agenda pertemuan mencakup evaluasi menyeluruh terhadap dapur yang telah beroperasi. Pemeriksaan administratif dilakukan. Pengecekan sarana prasarana dilakukan. Peninjauan prosedur kerja dilakukan.

Salah satu indikator utama dalam evaluasi adalah kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi. Sertifikat tersebut menjadi bukti dapur memenuhi standar kebersihan serta prosedur pengolahan makanan sesuai ketentuan Dinas Kesehatan. Tanpa sertifikat, dapur dinilai belum memenuhi syarat operasional penuh.

Data terbaru menunjukkan terdapat 119 SPPG terdaftar di Kota Pekanbaru. Sebanyak 100 unit dinyatakan aktif beroperasi. Sisanya belum berjalan optimal. Pemerintah melakukan identifikasi terhadap kendala yang dihadapi pengelola.

Evaluasi mencakup aspek administratif. Evaluasi mencakup kondisi bangunan dapur. Evaluasi mencakup peralatan memasak. Evaluasi mencakup kapasitas sumber daya manusia. Pemerintah ingin memastikan seluruh unit mencapai standar 100 persen laik higiene.

Ingot menyebut pemerintah perlu mengetahui letak persoalan secara rinci. Pendataan dilakukan secara langsung. Komunikasi dengan pengelola diperkuat. Tindakan korektif disiapkan sesuai temuan lapangan.

Program ini merupakan bagian dari kebijakan strategis nasional. Pelaksanaannya di daerah memerlukan pengawasan ketat. Pemerintah daerah memegang tanggung jawab memastikan makanan yang diterima siswa aman dikonsumsi. Tidak ada ruang kompromi dalam urusan kesehatan anak.

Transisi dari kuantitas menuju kualitas menjadi penanda fase baru pelaksanaan MBG di Pekanbaru. Selektivitas meningkat. Kerja sama dengan mitra dapur melalui proses verifikasi lebih ketat. Standar operasional prosedur ditegaskan kembali.

Pemerintah berharap evaluasi menyeluruh dapat mempercepat perbaikan pada dapur yang belum memenuhi syarat. Targetnya seluruh SPPG aktif memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi. Targetnya tidak ada lagi dapur beroperasi tanpa standar jelas.

Langkah ini diharapkan memperkuat kepercayaan publik terhadap program makan bergizi gratis. Keamanan pangan menjadi fondasi utama. Mutu layanan menjadi prioritas. Pemerintah Kota Pekanbaru menempatkan kesehatan siswa sebagai kepentingan yang tidak dapat ditawar.*01*