PEKANBARU, RIAUKU.COM - Pemerintah Kota Pekanbaru resmi menggerakkan aksi rutin bersih-bersih lingkungan sebagai wujud pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah). Kebijakan ini ditegaskan melalui Surat Edaran Wali Kota Pekanbaru yang mulai diberlakukan di seluruh jajaran pemerintahan, instansi vertikal, dunia usaha, hingga masyarakat.

Langkah tersebut merujuk pada arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 pada awal Februari lalu. Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, menegaskan komitmen pemerintah kota untuk menjalankan gerakan ini secara terpadu dan berkelanjutan.

Suasana halaman kantor pemerintahan pada Selasa pagi kini akan tampak berbeda. Sebelum aktivitas dimulai, seluruh aparatur sipil negara bersama pegawai instansi swasta diwajibkan mengikuti kerja bakti dan penataan lingkungan kerja selama 30 menit. Tidak ada seremoni panjang. Tidak ada agenda tambahan. Hanya sapu, alat kebersihan, serta semangat merapikan ruang kerja masing-masing.

“Setiap hari Selasa dilaksanakan kerja bakti dan penataan lingkungan kerja selama tiga puluh menit sebelum aktivitas perkantoran dimulai,” ujar Agung, Senin (23/02/2026).

Gerakan serupa digelar setiap Jumat di ruang-ruang publik. Kegiatan dapat diawali olahraga bersama, dilanjutkan aksi bersih-bersih hingga menjelang Salat Jumat. Pelaksanaannya wajib menjaga kelancaran pelayanan publik. Warga tetap harus terlayani tanpa hambatan.

Gerakan Indonesia ASRI tidak berhenti pada simbol kebersamaan. Setiap organisasi perangkat daerah mendapat peran spesifik sesuai tugas dan fungsi. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan diminta memperkuat aspek Resik dan Indah melalui pengelolaan sampah berbasis sumber secara terintegrasi. Kerja bakti berkala, inspeksi kebersihan, pengendalian limbah berbahaya, penataan ruang terbuka hijau, serta penanaman pohon menjadi prioritas.

Dinas Perhubungan bertanggung jawab memperkuat aspek Aman dan Indah lewat penataan lalu lintas, peningkatan keselamatan kawasan publik, serta optimalisasi penerangan jalan umum. Dinas Kesehatan fokus pada aspek Sehat melalui pengawasan sanitasi lingkungan, pengendalian pencemaran, dan pengaktifan kembali Gerakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Satuan Polisi Pamong Praja mendapat mandat menegakkan ketertiban umum. Penertiban banner, baliho, spanduk, poster, hingga reklame yang melanggar aturan atau mengganggu estetika kota menjadi bagian penting. Kota tidak boleh dipenuhi visual semrawut yang merusak wajah ruang publik.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memperkuat koordinasi lintas sektor bersama Forkopimda, instansi vertikal, dunia usaha, serta unsur masyarakat guna menjaga kondusivitas wilayah. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian menertibkan kabel jaringan telekomunikasi, termasuk serat optik yang terpasang tidak rapi. Penataan dilakukan melalui koordinasi dengan penyelenggara jasa telekomunikasi dan perangkat daerah terkait.

Para camat dan lurah diminta menggerakkan partisipasi ASN, dunia usaha, serta masyarakat di wilayah masing-masing. Monitoring dan pelaporan dilakukan berjenjang. Seluruh kepala perangkat daerah dan pimpinan BUMD wajib mendokumentasikan kegiatan dan menyampaikan laporan kepada wali kota melalui Inspektur Daerah.

Rekapitulasi laporan disampaikan setiap akhir bulan. Inspektur Daerah bertugas melakukan pengawasan menyeluruh sebelum laporan diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri.

Gerakan Indonesia ASRI di Pekanbaru bukan sekadar rutinitas bersih-bersih. Pemerintah kota ingin membangun budaya kolektif. Jalan lebih tertib. Lingkungan lebih sehat. Ruang publik lebih nyaman. Komitmen itu kini diuji oleh konsistensi seluruh elemen kota. *03*