PEKANBARU, RIAUKU.COM — Pemerintah Kota Pekanbaru menargetkan terbebas dari kasus stunting atau zero stunting dalam beberapa tahun ke depan. Target ambisius tersebut disampaikan Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyusul capaian penanganan lebih dari 3.000 kasus stunting sepanjang 2025.

Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal awal untuk mempercepat penurunan angka stunting secara signifikan. Berbagai program terus digencarkan, mulai dari intervensi gizi hingga penguatan edukasi kepada orang tua tentang pentingnya asupan nutrisi dan pola asuh yang tepat bagi anak. “Kita targetkan Pekanbaru bisa zero stunting,” ujar Agung, Sabtu (21/2/2026).

Agung menegaskan, percepatan penanganan stunting tidak dapat hanya mengandalkan anggaran pemerintah daerah. Apalagi, pada tahun ini transfer dana dari pemerintah pusat ke kas daerah mengalami penurunan hingga sekitar Rp400 miliar. Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk lebih kreatif dan kolaboratif dalam menjalankan program prioritas.

Karena itu, Pemko Pekanbaru menggandeng sektor swasta untuk turut ambil bagian dalam upaya pengentasan stunting. Dunia usaha diharapkan berperan aktif melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau kemitraan langsung dengan pemerintah.

“Kami mengajak seluruh elemen, termasuk dunia usaha, untuk bersama-sama menuntaskan stunting. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama,” tegasnya.

Sebagai langkah konkret, Pemko Pekanbaru telah membentuk Badan Stunting Pekanbaru yang bekerja dengan pola “bapak asuh” atau “orang tua angkat” bagi anak-anak yang terindikasi stunting. Melalui skema tersebut, perusahaan atau badan usaha dapat menjadi mitra pendamping bagi anak yang membutuhkan intervensi gizi.

Dalam pelaksanaannya, Dinas Kesehatan bersama camat, lurah, RT, RW, serta kader posyandu akan melakukan pendataan terhadap anak-anak yang berisiko maupun yang telah mengalami stunting. Data tersebut kemudian disampaikan kepada perusahaan yang bersedia menjadi mitra.

Perusahaan dapat menyalurkan dukungan melalui cabang masing-masing dengan berkoordinasi bersama posyandu setempat. Pola ini dirancang agar bantuan tepat sasaran dan benar-benar menjangkau anak yang membutuhkan.

Agung menjelaskan, kebutuhan anggaran penanganan satu anak stunting mencapai sekitar Rp1.200.000 per bulan dengan masa intervensi selama tiga bulan. Dana tersebut akan dikelola oleh kader posyandu untuk penyediaan makanan bergizi yang dimasak dan didistribusikan langsung kepada anak penerima manfaat.

Ia optimistis, dengan pola kolaboratif tersebut, penanganan stunting dapat berjalan lebih efektif dan terukur. Selain memperbaiki status gizi anak, program ini juga diharapkan meningkatkan kesadaran keluarga tentang pentingnya pemantauan tumbuh kembang sejak dini. “Kalau semua bergerak bersama, insya Allah target zero stunting bukan hal yang mustahil,” ujar Agung.

Pemko Pekanbaru menilai keberhasilan program ini tidak hanya berdampak pada kesehatan generasi muda, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing di masa depan.*03*