PEKANBARU, RIAUKU.COM — Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto menegaskan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Riau pada 2026 akan difokuskan pada pemulihan fiskal dan keberlanjutan pelayanan publik. Komitmen tersebut disampaikan saat refleksi satu tahun kepemimpinannya di Balai Pauh Janggi, Jalan Diponegoro, Pekanbaru, Jumat (20/2/2026).

Ia menyatakan prioritas utama pemerintah daerah adalah menjaga pelayanan dasar masyarakat tetap berjalan di tengah tekanan keuangan daerah. Bersamaan dengan itu, pemerintah juga berupaya menuntaskan kewajiban keuangan, termasuk tunda bayar kepada pihak ketiga serta tunda salur ke kabupaten dan kota.

Menurutnya, penyelesaian kewajiban tersebut penting agar roda pemerintahan tidak terganggu dan pembangunan daerah dapat kembali bergerak normal. Dana transfer yang tertunda sangat dibutuhkan pemerintah kabupaten/kota untuk menjalankan program pembangunan sekaligus memperbaiki kondisi keuangan daerah.

SF Hariyanto menyebut penyelesaian kewajiban akan dilakukan secara bertahap sepanjang 2026. Pemerintah menyadari tahun pertama kepemimpinan belum mampu memenuhi seluruh harapan masyarakat karena kondisi fiskal yang menuntut penyusunan prioritas ketat.

Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Riau atas sejumlah program yang belum berjalan maksimal sejak dilantik oleh Prabowo Subianto. Meski demikian, pemerintah menegaskan tidak berhenti melakukan pembenahan, terutama dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Untuk memperkuat kemandirian fiskal, Pemprov Riau membentuk tim optimalisasi PAD lintas instansi. Tim tersebut melibatkan DPRD serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah agar kebijakan yang diambil lebih terintegrasi dan terukur.

Selain itu, pemerintah daerah mulai memperkuat digitalisasi pengelolaan pendapatan. Sistem yang lebih transparan dan terintegrasi diharapkan mampu menekan potensi kebocoran sekaligus meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Langkah strategis lain adalah mendorong investasi yang masuk ke daerah menggunakan rekening Bank Riau Kepri Syariah. Kebijakan ini ditujukan memperkuat ekosistem keuangan daerah sehingga keuntungan yang diperoleh dapat kembali menjadi manfaat bagi masyarakat.

Pemerintah menargetkan peningkatan PAD cukup signifikan melalui pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar, dan pajak air permukaan. Nilai tambahan pendapatan diproyeksikan mencapai tiga hingga lima triliun rupiah.

Dengan fokus pada penyelesaian kewajiban, peningkatan pendapatan, dan stabilitas pelayanan publik, Pemprov Riau berharap kondisi fiskal daerah dapat pulih secara bertahap. Pemerintah menilai keberhasilan program ini akan menjadi fondasi penting bagi pembangunan jangka menengah di provinsi tersebut.

Melalui langkah tersebut, pemerintah berupaya memastikan masyarakat tetap memperoleh layanan dasar, sementara daerah secara perlahan kembali memiliki ruang fiskal untuk menjalankan pembangunan secara optimal. *03*