SURABAYA, RIAUKU.COM  — Pemerintah memastikan anggaran pendidikan nasional pada tahun 2026 tidak hanya aman, tetapi juga meningkat. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan dana pendidikan sama sekali tidak dipangkas untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan ramai diperbincangkan publik.

Penegasan itu disampaikan Mu’ti dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (20/02/2026). Ia menepis kekhawatiran masyarakat bahwa program prioritas pemerintah tersebut akan mengurangi kualitas pembiayaan sektor pendidikan.“Tidak ada pengurangan dana dari pemerintah untuk peningkatan kualitas pendidikan,” kata Mu’ti dalam keterangan resmi.

Ia menekankan, anggaran pendidikan di kementeriannya bahkan tidak berkurang satu rupiah pun akibat program MBG. Sebaliknya, pemerintah justru menambah alokasi dana melalui skema Anggaran Biaya Tambahan (ABT) agar program peningkatan mutu pendidikan tetap berjalan optimal.

Menurutnya, kebijakan itu merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto yang ingin memastikan pembangunan sumber daya manusia berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan anak-anak Indonesia. “Anggarannya malah lebih besar setelah ada MBG, karena akan ditambah Presiden,” ujarnya.

ABT merupakan tambahan anggaran dalam APBN berjalan yang dialokasikan untuk kebutuhan mendesak. Dalam konteks pendidikan, tambahan dana tersebut difokuskan pada perbaikan fasilitas sekolah dan modernisasi pembelajaran.

Pada 2026, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menyiapkan lebih dari Rp14 triliun untuk revitalisasi lebih dari 11.000 satuan pendidikan. Pemerintah juga menargetkan tambahan revitalisasi hingga total sekitar 71.000 sekolah setelah usulan baru masuk ke APBN.

Mu’ti menyebut progres pembangunan sekolah saat ini cukup signifikan. Sebanyak 93 persen satuan pendidikan yang masuk program revitalisasi telah selesai 100 persen.

Selain perbaikan fisik, pemerintah juga mempercepat transformasi digital pendidikan nasional. Salah satu program unggulan adalah distribusi Interactive Flat Panel (IFP), yaitu papan pembelajaran digital interaktif yang memungkinkan guru menulis, menggambar, dan berkolaborasi secara langsung dengan siswa.

Perangkat tersebut juga terintegrasi dengan sistem manajemen pembelajaran (LMS) serta sumber belajar digital nasional. “Tahun 2026 kami akan mendistribusikan IFP untuk lebih dari 325.000 satuan pendidikan,” ujar Mu’ti yang juga menjabat Sekretaris Umum Muhammadiyah.

Ia menilai digitalisasi sekolah menjadi kunci mengejar ketertinggalan kualitas pendidikan, terutama di daerah terpencil. Dengan perangkat tersebut, pembelajaran tidak lagi terbatas buku teks, tetapi bisa mengakses materi interaktif dan multimedia.

Pemerintah berharap kombinasi revitalisasi fisik dan digitalisasi mampu meningkatkan kualitas belajar sekaligus pemerataan pendidikan nasional. Mu’ti menegaskan, isu pemangkasan anggaran pendidikan akibat MBG tidak berdasar. Program gizi anak berjalan bersamaan dengan peningkatan mutu sekolah. “Pendidikan tetap prioritas utama. Tidak ada kompromi,” katanya.

Dengan demikian, pemerintah berupaya memastikan dua agenda besar berjalan paralel: anak Indonesia sehat dan anak Indonesia cerdas. *03*