PEKANBARU, RIAUKU.COM - Kabar mengejutkan datang dari pemerintah pusat: alokasi pupuk bersubsidi untuk perkebunan resmi dihentikan dan dialihkan sepenuhnya untuk sektor tanaman pangan. Berita ini sontak menjadi pembicaraan hangat di kalangan petani, khususnya petani kelapa sawit, yang selama ini menggantungkan produksi pada ketersediaan pupuk murah.

Meski begitu, Kepala Dinas Perkebunan (Kadisbun) Provinsi Riau, Supriadi, mencoba menenangkan para pekebun. Ia menegaskan, meski pupuk subsidi hilang, pemerintah menyiapkan skema bantuan baru yang diyakini lebih efektif dan berdampak jangka panjang: pembiayaan penuh atau full cost untuk peremajaan sawit rakyat (PSR) serta pengadaan sarana dan prasarana pendukung.

“Memang, untuk perkebunan tidak ada lagi alokasi pupuk subsidi dari pemerintah pusat. Namun untuk sawit, tersedia bantuan full cost untuk replanting dan sarpras yang bersumber dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS),” ujar Supriadi, Rabu (18/2/2026).

Skema ini memungkinkan lahan sawit tua atau tidak produktif diperbarui tanpa membebani petani dengan biaya mahal. Dana segar dari BPDPKS akan langsung disalurkan kepada pekebun yang memenuhi kriteria teknis yang ditetapkan Kementerian Pertanian. Sistem ini dirancang agar setiap rupiah yang masuk benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas, bukan sekadar konsumsi pupuk biasa.

Perubahan kebijakan ini mendapat perhatian serius dari Pemprov Riau. Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, telah menginstruksikan jajaran Dinas Perkebunan untuk jemput bola, memastikan informasi mengenai akses dana BPDPKS sampai ke tingkat tapak.

“Kami diminta untuk intensif memfasilitasi dan mensosialisasikan agar bantuan ini benar-benar dapat dinikmati oleh para pekebun di Riau. Dana bantuan akan langsung diterima pekebun setelah semua persyaratan terpenuhi,” jelas Supriadi.

Di lapangan, petani pun menyambut dengan campuran rasa penasaran dan harap-harap cemas. Beberapa petani menyebut, selama ini pupuk subsidi memang mempermudah operasional sehari-hari. Namun, adanya skema full cost dinilai sebagai kesempatan emas untuk memperbarui tanaman sawit yang sudah tua, meningkatkan hasil panen, dan menyiapkan generasi tanaman yang lebih produktif.

Para petani yang memenuhi syarat bisa mendapatkan pembiayaan lengkap mulai dari bibit unggul, pupuk organik, hingga sarana irigasi sederhana. Tidak hanya itu, pemerintah juga berjanji mengawal transisi ini dengan pendampingan teknis agar setiap petani bisa mengeksekusi replanting dengan benar dan efisien.

Dengan langkah ini, Pemprov Riau berharap sektor perkebunan tetap menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Meski subsidi pupuk konvensional tak lagi tersedia, adanya dana PSR dan sarpras diharapkan menyehatkan kembali lahan-lahan sawit yang menua, sekaligus meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani secara berkelanjutan.

Bagi petani sawit Riau, ini bukan sekadar kabar, tapi peluang: peluang memperbarui kebun, meningkatkan hasil, dan tetap eksis di tengah perubahan kebijakan nasional yang besar. Yang jelas, panik boleh tidak, tapi peluang miliaran rupiah dari BPDPKS menunggu siapa cepat dia dapat.*03*