PEKANBARU, RIAUKU.COM — Persoalan sampah yang selama ini identik dengan bau, keluhan, dan tumpukan di pinggir jalan kini ingin dibalik arahnya oleh Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho. Ia punya target besar: sampah bukan lagi masalah, tapi sumber penghasilan warga.

Gagasan itu ia sampaikan dalam pertemuan hangat bersama pengurus Lembaga Pengelolaan Sampah (LPS) se-Kota Pekanbaru di kediaman dinasnya, Selasa (17/2/2026). Dalam suasana santai namun serius, Agung mengajak seluruh pengelola sampah, dari tingkat kota hingga kelurahan, berhenti berjalan sendiri-sendiri.

Menurutnya, selama ini masih ada tarik-menarik kewenangan. Ada kelompok yang merasa mandiri, ada yang masih bagian sistem bersama. Akibatnya, pengelolaan sampah kerap tidak terarah.

Ia mencontohkan fenomena klasik, sampah diangkut dari satu tempat, tetapi tidak sampai ke depo atau tempat pembuangan akhir. Justru berakhir di pinggir jalan. Pemerintah kota yang tetap disalahkan. Karena itu, ia ingin semua pihak berada dalam satu komando LPS.

Namun rencana besar tidak berhenti pada koordinasi saja. Pemerintah kota juga menyiapkan langkah drastis, menyerahkan pengangkutan sampah di sejumlah ruas jalan kepada LPS. “Kami akan memberikan beberapa ruas jalan yang bebannya diserahkan kepada LPS, termasuk pengangkutan di jalan raya dan kawasan usaha,” ujarnya.

Kebijakan ini bukan sekadar pelimpahan tugas, melainkan strategi memperkuat ekonomi pengelolaan sampah. Tetapi Agung menegaskan tidak semua LPS otomatis mendapat kewenangan. Pemerintah akan menilai kesiapan armada, manajemen, dan konsistensi pelayanan terlebih dahulu. Ia bahkan menyindir masih ada pengelolaan yang sekadar klaim koordinasi tanpa kerja nyata di lapangan.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru Reza Aulia Putra mengatakan evaluasi akan dilakukan ketat setiap tiga bulan. LPS wajib membuktikan mampu menyelesaikan sampah lingkungan sebelum mengelola jalan protokol.

"Pelimpahan akan dilakukan bertahap dan kemungkinan mulai direalisasikan tahun depan jika semua syarat terpenuhi," katanya. 

Lebih jauh, Agung melihat potensi ekonomi besar dari sampah. Saat ini iuran pengangkutan hanya berkisar Rp15 ribu hingga Rp25 ribu per bulan. Tetapi nilainya bisa melonjak bila pemilahan berjalan baik.

Sampah organik bisa diolah menjadi kompos atau pakan maggot yang nantinya dibeli pemerintah. Sampah nonorganik bisa dijual ke industri daur ulang plastik yang akan difasilitasi.

Ia mengaku pernah mempelajari sistem pengelolaan sampah modern, termasuk dari Jepang, di mana sampah sudah menjadi bagian ekonomi masyarakat. “Tujuan kita, sampah bukan lagi momok. Tapi jadi penghasilan,” katanya. 

Dengan konsep baru ini, Pekanbaru diarahkan menuju sistem kebersihan berbasis ekonomi sirkular, warga memilah, LPS mengelola, pemerintah membeli hasil olahan, dan lingkungan tetap bersih. Jika berhasil, kota ini tidak hanya bebas dari darurat sampah, tetapi juga menghasilkan kesejahteraan dari sesuatu yang dulu dianggap tak bernilai.

800 Paket Sembako

Di tengah rencana besar itu, perhatian juga diberikan kepada petugas lapangan. Menjelang Idul Fitri, pemerintah kota menyiapkan 800 paket sembako khusus untuk mereka.

Menurut Agung, petugas lapangan adalah ujung tombak kebersihan kota yang bekerja setiap hari. Karena itu mereka harus diprioritaskan dibanding pengurus.

Distribusi bantuan akan diatur DLHK agar merata. Ia bahkan meminta camat dan lurah menempatkan petugas LPS sebagai tamu utama saat open house Lebaran. *03*