WASHINGTON, RIAUKU.COM - Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali membuat pernyataan besar soal masa depan Gaza. Ia mengumumkan bahwa negara-negara anggota sebuah Dewan Perdamaian internasional siap mengucurkan dana lebih dari US$ 5 miliar atau sekitar Rp84,1 triliun untuk membangun kembali wilayah Gaza yang hancur akibat perang.

Pengumuman itu rencananya disampaikan dalam pertemuan perdana Dewan Perdamaian di Washington DC pada 19 Februari 2026. Dalam forum tersebut, bukan hanya bantuan kemanusiaan yang dibahas, tetapi juga rencana pengiriman ribuan personel Pasukan Stabilisasi Internasional ke wilayah Gaza.

Menurut Trump, pasukan ini nantinya akan membantu menjaga keamanan serta memastikan warga sipil bisa kembali menjalani kehidupan normal setelah konflik panjang. Ia menegaskan bahwa rekonstruksi tidak akan berjalan tanpa perubahan besar di lapangan. Salah satu syarat utama adalah kelompok Hamas harus melakukan demiliterisasi penuh. “Yang sangat penting, Hamas harus menjunjung tinggi komitmennya terhadap demiliterisasi penuh dan segera,” tegas Trump.

Rencana itu merupakan bagian fase kedua gencatan senjata antara Israel dan Jalur Gaza yang sebelumnya dimediasi Washington. Dalam skema tersebut, Israel juga diwajibkan menarik pasukannya secara bertahap, sementara keamanan akan dipegang pasukan internasional.

Dukungan terhadap proposal ini datang dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang sejak akhir tahun lalu memberi sinyal persetujuan terhadap kerangka perdamaian tersebut. Trump bahkan menyebut Dewan Perdamaian sebagai proyek ambisius yang kelak tidak hanya menangani Gaza, tetapi berpotensi menjadi instrumen stabilitas global. Ia merujuk pada pertemuan sebelumnya di Davos, Swiss, ketika puluhan negara bergabung sebagai anggota pendiri.

Sementara itu, muncul laporan bahwa Indonesia — salah satu anggota dewan — mempertimbangkan mengirim hingga 8.000 tentara sebagai bagian dari pasukan stabilisasi. Jika terealisasi, itu akan menjadi salah satu kontribusi militer terbesar dalam misi perdamaian Gaza.

Di sisi lain, Gedung Putih juga telah membentuk Komite Nasional Administrasi Gaza yang berisi para teknokrat untuk mengawasi masa transisi pemerintahan pascaperang. Kini perhatian dunia tertuju pada pertemuan Washington. Jika semua komitmen berjalan, Gaza tak hanya akan dibangun kembali, tetapi juga memasuki babak politik baru yang sepenuhnya berbeda dari sebelumnya.*03*