SELATPANJANG — Deru angin laut dan ombak tinggi kembali menjadi momok warga pesisir Pulau Rangsang. Garis pantai yang perlahan terkikis membuat masyarakat cemas: sawah, rumah, bahkan batas negeri bisa lenyap jika abrasi terus dibiarkan.

Rombongan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) RI bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti turun langsung ke lapangan meninjau kondisi pesisir di Kecamatan Rangsang Barat dan Rangsang Pesisir, Kamis (12/02/2026).

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Kepulauan Meranti, Tengku Arifin, ikut menyaksikan sendiri bagaimana laut hanya dibatasi tanggul sederhana di Desa Anak Setatah. Di desa ini, sekitar 128 hektare sawah berada tepat di tepi laut. Air asin hanya dipisahkan tanggul tanah tipis yang sewaktu-waktu bisa jebol diterjang gelombang.

Kepala Bagian Perbatasan Setdakab Kepulauan Meranti, Gilang Wana Wijaya, menyebut panjang garis pantai desa mencapai sekitar 5 kilometer. Sebanyak 3,5 kilometer sudah diperkuat mangrove, namun 1,5 kilometer di area persawahan masih sangat rawan. “Mangrove terus kami tanam, tapi setiap akhir tahun saat angin kencang datang, banyak yang rusak dan hanyut,” ujarnya.

Menurutnya, pembangunan batu bronjong atau pemecah ombak permanen menjadi satu-satunya solusi realistis. Jika tanggul jebol dan air laut masuk, lahan pangan warga bisa lumpuh total.

Rombongan juga meninjau Desa Kedabu Rapat dan Desa Tanah Merah di Kecamatan Rangsang Pesisir. Camat Syaherullah mengatakan abrasi selalu memburuk setiap akhir tahun saat angin utara bertiup.

Plt Deputi Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP, Siti Metrianda Akuan, menegaskan wilayah tersebut sebenarnya telah masuk agenda pembangunan nasional 2020–2024, namun belum tuntas. “Kami mencatat kondisi riil tahun 2026 ini. Tingkat keparahan abrasi akan kami laporkan agar mendapat penanganan lanjutan,” katanya.

Pulau Rangsang bersama Pulau Bengkalis dan Pulau Rupat merupakan kawasan prioritas nasional perbatasan. Artinya, persoalan ini bukan sekadar lingkungan, tetapi juga menyangkut kedaulatan negara.

Tengku Arifin berharap kunjungan tersebut menjadi langkah konkret percepatan bantuan pusat, terutama pembangunan pengaman pantai yang membutuhkan anggaran besar. “Ini bukan hanya melindungi warga dan sawah, tapi menjaga batas negeri,” tegasnya.

Kunjungan dihadiri jajaran BNPP, pemerintah daerah, camat, kepala desa hingga masyarakat yang berharap abrasi tak lagi menjadi bencana tahunan.

Di pesisir Pulau Rangsang, waktu terus berjalan. Setiap musim angin datang, garis pantai mundur dan warga hanya bisa menunggu apakah bantuan datang lebih cepat, atau laut lebih dulu mengambil daratan mereka. (kh)