JAKARTA – Pemerintah tancap gas memperkuat pemerataan akses pendidikan sekaligus mengakselerasi program Wajib Belajar 13 Tahun. Salah satu langkah strategisnya adalah memperluas cakupan Program Indonesia Pintar (PIP), termasuk untuk anak usia dini.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan, mulai 2026 pemerintah akan menyalurkan bantuan PIP kepada murid Taman Kanak-kanak (TK) sebesar Rp450 ribu per tahun. Program ini menyasar 888 ribu murid TK di seluruh Indonesia.

“Khusus untuk penguatan Wajib Belajar 13 Tahun, kami secara bertahap akan membangun minimal satu TK di setiap desa. Untuk memperkuat itu, mulai 2026 akan disalurkan PIP bagi murid TK sebesar Rp450 ribu per tahun dengan sasaran 888 ribu anak,” ujar Mu’ti dalam Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah 2026 di Depok, Rabu (110/2/2026).

Kebijakan ini menjadi pijakan penting dalam memperluas akses pendidikan sejak usia dini, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Dikawal hingga Desa

Di berbagai daerah, manfaat PIP sudah dirasakan langsung oleh sekolah, guru, dan peserta didik. Program ini dinilai mampu menjaga keberlanjutan pendidikan sekaligus meningkatkan partisipasi belajar.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu, Caridin, mengatakan pengawalan PIP dilakukan secara kolaboratif hingga tingkat desa.

“Kami selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah, kecamatan, hingga desa. Bahkan laporan dari masyarakat kami tindak lanjuti agar bantuan benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.

Menurut Caridin, pihaknya rutin menurunkan guru dan operator sekolah untuk memverifikasi kelayakan calon penerima berdasarkan data desa. Dampaknya cukup terasa, terutama bagi keluarga yang kesulitan membiayai kebutuhan sekolah anak. “Dengan adanya PIP, kebutuhan sekolah dapat terbantu sehingga keberlanjutan pendidikan anak tetap terjaga,” katanya.

Hal serupa dilakukan di Kabupaten Tasikmalaya. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat, Wandi Herpiandi, menyebut tantangan rata-rata lama sekolah masih menjadi pekerjaan rumah.

Untuk itu, menjelang pencairan dana PIP, pihak sekolah mengumpulkan orang tua siswa dan memberikan pemahaman terkait pemanfaatan bantuan.“Dana PIP adalah dana anak untuk kebutuhan belajar, bukan untuk keperluan lain,” tegas Wandi.

Ia berharap cakupan penerima PIP terus diperluas melalui pemutakhiran data yang berkelanjutan agar angka rata-rata lama sekolah bisa meningkat.

Bantu Anak Daerah Terpencil

Di wilayah dengan tantangan geografis seperti Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, pengawalan PIP juga dilakukan secara ketat. Kepala Dinas Pendidikan setempat, Jumadi Gading, mengatakan seluruh kepala sekolah penerima PIP dikumpulkan untuk pendampingan. “Kami pastikan penetapan penerima benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.

Bantuan PIP dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dasar sekolah seperti sepatu, tas, dan alat tulis. Dampaknya bukan hanya secara finansial, tetapi juga psikologis. “Ketika kebutuhan sekolah terpenuhi, anak-anak tidak lagi merasa minder. Kepercayaan diri dan semangat belajar mereka meningkat,” kata Jumadi.

Di Sumatra Utara, Kepala SMA Swasta Mitra Inalum, Madimpu, menilai PIP sebagai program strategis untuk menekan angka putus sekolah, khususnya di wilayah pesisir. “PIP bukan sekadar bantuan finansial. Program ini mampu mengubah cara pandang siswa. Yang sebelumnya merasa sekolah bukan prioritas, kini kembali termotivasi melanjutkan pendidikan,” ujarnya.

Menurutnya, kehadiran PIP juga berdampak pada peningkatan kehadiran siswa dan rasa percaya diri mereka di sekolah.“Anak-anak merasa setara dengan teman-temannya. Itu yang paling penting,” katanya.

Dengan perluasan PIP hingga jenjang TK mulai 2026, pemerintah berharap tidak ada lagi anak Indonesia yang tertinggal pendidikan hanya karena faktor ekonomi. Kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan pemerintah pun menjadi kunci agar program ini berjalan transparan dan tepat sasaran. (kh)