JAKARTA - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyoroti soal keberlanjutan pendanaan BPJS Kesehatan ke depannya. Budi menyebut BPJS Kesehatan harus didukung dengan dana yang lebih besar melalui skema asuransi sosial, sehingga setiap golongan masyarakat punya standar pelayanan yang sama oleh pemerintah.

"Kita sudah setuju dengan Undang-Undang DJSN dulu bahwa kita memakai skema asuransi sosial. Di mana ada perbedaan bayar mirip dengan rate pajak bahwa orang yang kaya membayar lebih banyak untuk meng-cover orang yang miskin ya. Itu konsep asuransi sosial yang sudah disetujui sebelum zamannya saya, itu kan konsep dasarnya begitu," ujar Budi saat rapat dengan Komisi IX DPR RI, Rabu (11/2/2026).

Kebijakan Rasional 

Ada berpendapat, usulan kebijakan ini dinilai sangat rasional dan adil. Prinsip ini sejalan dengan konsep pembiayaan progresif, di mana kontribusi disesuaikan dengan kemampuan membayar, bukan disamaratakan.

Sistem seperti ini memperkuat mekanisme gotong royong, menjaga keberlanjutan pendanaan, serta membantu kelompok rentan tetap mendapatkan akses layanan kesehatan tanpa terbebani secara finansial.

Namun, keberhasilan kebijakan tersebut sangat bergantung pada desain yang tepat, transparansi pengelolaan dana, serta peningkatan kualitas layanan. Tanpa tata kelola yang baik dan kepercayaan publik, kebijakan yang secara teori adil pun dapat menimbulkan resistensi.

Pada akhirnya, esensi dari usulan tersebut bukan sekadar menaikkan iuran bagi kelompok kaya, melainkan memperkuat fondasi solidaritas dalam sistem jaminan kesehatan nasional. Kesehatan adalah kebutuhan dasar dan hak setiap warga negara.

Dalam konteks itu, negara perlu memastikan bahwa tidak ada individu yang kehilangan akses layanan kesehatan hanya karena keterbatasan ekonomi.

Dengan implementasi yang tepat, kebijakan ini berpotensi memperkuat sistem jaminan kesehatan nasional dan mengurangi ketimpangan kesehatan di Indonesia. (dc/dmy)