JAKARTA - Dino Patti Djalal merespons jumlah iuran Dewan Perdamaian besutan Amerika Serikat. Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal meminta pemerintah memikirkan ulang rencana membayar US$ 1 miliar atau Rp 17 triliun setara dengan Pajak 2 Juta Orang.

Diketahui, uang tersebut untuk iuran keanggotaan Board of Peace atau Dewan Perdamaian besutan Amerika Serikat. Uang sebesar Rp 17 triliun adalah skala sangat tinggi untuk diplomasi Indonesia. 

“Rp 17 triliun itu adalah angka yang sangat fantastis dan sepanjang sejarah Indonesia tidak pernah membayar dana sebesar itu untuk bergabung dengan organisasi internasional mana pun,” jelas Dino melalui akun X, @dinopattidjalal, yang diunggah pada Sabtu, 31 Januari 2026. 

Ketua sekaligus pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) ini menghitung Rp 17 triliun setara dengan 500 kali iuran tahunan Indonesia untuk Sekretariat Asia, sama dengan 50 tahun iuran Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, bahkan dua kali lipat lebih banyak dari seluruh anggaran tahunan Kementerian Luar Negeri. 

Dino melanjutkan, Uang Rp 17 triliun yang sama juga setara dengan jumlah pajak yang dibayarkan oleh dua juta masyarakat kelas menengah di bagian bawah. “Karena itu, saya heran mengapa tidak ada perdebatan mendalam di DPR mengenai angka Rp 17 triliun ini,” terang dia. 

Di samping itu, Dino juga mengingatkan bahwa Indonesia bukan Amerika Serikat, Arab Saudi, atau Qatar yang memiliki sumber dana luar biasa. Ruang fiskal Indonesia masih sangat terbatas dibanding negara-negara petrodolar tersebut. Ekonomi Indonesia, kata dia, masih diwarnai rasa waswas pengetatan anggaran karena program mercusuar seperti program makan bergizi gratis. 

Pada saat yang sama, transisi energi bersih masih lambat karena kurangnya dana, rupiah tengah melemah, kepercayaan investor dalam dan luar negeri belum solid, daya beli masyarakat menurun, serta ketidakpastian ekonomi global yang makin tinggi dan berisiko. 

Alasan itulah Dino berkesimpulan, uang Rp 17 triliun yang akan dibayarkan untuk Dewan Perdamaian dan diklaim untuk membantu Palestina sesungguhnya masih sangat dibutuhkan untuk kepentingan dalam negeri. “Jangan lupa yang juga sangat urgen saudara-saudara kita di Sumatera yang terkena bencana banjir dan tanah longsor masih sangat memerlukan bantuan rekonstruksi dan rehabilitasi,” tuturnya. 

Menurut Dino, kontribusi Indonesia untuk Palestina harus tetap mempertimbangkan kemampuan. Ia menyebutkan program pengerahan pasukan perdamaian ke Palestina sudah lebih dari cukup untuk membantu negara tersebut, mengingat Amerika dan negara-negara Arab bahkan tidak bersedia untuk itu.

Lagi pula, Dino berkata, masyarakat Palestina sendiri tidak meminta Rp 17 triliun tersebut. Uang tersebut dimintai oleh Dewan Perdamaian yang di dalamnya tidak ada Palestina. Sebaliknya, dewan tersebut justru diisi oleh sekutu-sekutu Israel. 

“Palestina tidak meminta itu karena mereka tahu kemampuan Indonesia yang terbatas, dan mereka tahu yang mereka paling butuhkan dari Indonesia adalah dukungan moral, dukungan politik, dan dukungan diplomasi,” katanya.

Di akhir pesannya, diplomat era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ini menyarankan pemerintah tidak terburu-buru memutuskan menjadi anggota tetap perkumpulan yang digagas oleh Donald Trump tersebut.

“Sebaiknya kita menjadi anggota biasa saja dulu dan kita lihat dulu Board of Peace ini arahnya ke mana, akuntabilitasnya bagaimana, dan apakah benar akan benar-benar berpihak kepada Palestina,” tuturnya. (tmp/dmy)