SOLO - Presiden ketujuh RI, Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara, usai namanya disebut-sebut dalam tindak pidana korupsi kuota haji tambahan. Dia berdalih menyerahkan sepenuhnya kuota haji tambahan itu ke Kementerian Agama.

Sebuah siniar tayang di YouTube 15 Januari 2026, Menteri Agama periode 2020-2024, Yaqut Cholil Qoumas menyebut 20 ribu kuota haji tambahan untuk tahun 2024 diterima langsung oleh Presiden Jokowi, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menpora Dito Ariotedjo.

Jokowi mengaku mengambil kebijakan untuk meminta kuota tambahan haji tahun 2024 kepada Kerajaan Arab Saudi. Ia lalu menyerahkan kuota tambahan tersebut kepada Kementerian Agama untuk dikelola.

"Ya, memang itu kebijakan Presiden. Memang itu arahan dari Presiden," kata Jokowi kepada wartawan di Solo, Jumat (30/1).

Jokowi tak mempersoalkan jika namanya disebut-sebut dalam sejumlah kasus korupsi di masa kepemimpinannya. Pasalnya, kasus-kasus korupsi tersebut terjadi di program-program yang muncul dari arahan Presiden.

"Setiap kasus pasti mengaitkan dengan nama saya, karena apapun program kerja menteri pasti dari kebijakan Presiden, pasti dari arahan Presiden, dan juga dari perintah-perintah Presiden," dalih dia.

Meski demikian, Jokowi memastikan semua program tersebut dibuat dengan niat baik. Ia mengaku tidak pernah memerintah menterinya untuk korupsi selama menjadi Presiden,

"Tetapi tidak ada yang namanya perintah, tidak ada yang namanya arahan untuk korupsi. Enggak ada," pungkas dia. (cn/dmy)