Disorot! Mobil Dinas Rp8,5 Miliar Gubernur Kalimantan Timur Picu Polemik
KALTIM – Rencana pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar untuk Gubernur Rudy Masud menuai sorotan publik dan memicu perdebatan luas.
Kontroversi menguat setelah pernyataan gubernur yang mengaku enggan menggunakan mobil jenis Kijang karena dinilai memberi kesan seolah masyarakat daerahnya miskin menjadi viral di media sosial.
Berita Terkait
- Safari Ramadan di Mapolda Riau, Kapolri Ajak Masyarakat Bersatu Hadapi Krisis Global
- Ratusan Lampu Colok Terangi Malam Ramadhan di Bukit Raya, Tradisi Lama Kembali Hidup
- Wabup Rohul Perkuat Sinergi Pengendalian Inflasi Selama Bulan Ramadan
- Cara Licik AS-Israel, Palsukan Drone Iran untuk Serang Negara Arab
- Kondisi Terkini Andrie Yunus: Masih Dirawat, Belum Bisa Dijenguk
Pernyataan tersebut disampaikan usai menghadiri Rapat Paripurna ke-3 di kantor DPRD Kalimantan Timur yang berlokasi di kawasan Karang Paci, Senin (23/2/2026).
Berdasarkan data pada sistem Inaproc Pemprov Kaltim, kendaraan yang direncanakan merupakan SUV hybrid dengan spesifikasi premium, meliputi mesin 2.996 cc, tenaga 434 HP, motor listrik 140 kW, torsi 620 Nm, serta kapasitas baterai 38,2 kWh.
Walaupun merek kendaraan belum diumumkan, spesifikasi tersebut mengindikasikan kendaraan kelas atas dengan teknologi ramah lingkungan.
Kebijakan ini turut memicu aksi ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat.
Mereka mendatangi kantor gubernur untuk mempertanyakan urgensi pembelian mobil bernilai miliaran rupiah tersebut di tengah kondisi ekonomi masyarakat.
Menanggapi kritik yang muncul, gubernur mengajak publik melakukan klarifikasi dan tidak berprasangka buruk, terutama di bulan puasa.
Ia juga menegaskan bahwa rencana pengadaan kendaraan dinas telah mengacu pada regulasi pemerintah mengenai standar kendaraan pejabat daerah, yang menetapkan batas kapasitas mesin maksimal 3.000 cc untuk sedan dan 4.200 cc untuk jeep.
Dengan kapasitas 2.996 cc, kendaraan yang direncanakan disebut masih berada dalam batas ketentuan.
Di tengah polemik, sebagian masyarakat menilai pembelian mobil dinas mewah kurang sensitif terhadap kondisi ekonomi rakyat.
Namun pihak lain berpendapat bahwa kepala daerah membutuhkan kendaraan representatif sebagai simbol daerah, terlebih provinsi tersebut memiliki peran strategis sebagai penyangga pembangunan Ibu Kota Nusantara.
Perdebatan mengenai prioritas anggaran dan transparansi belanja daerah pun diperkirakan masih akan terus bergulir.(*04*)
- WhatsApp: 0812-667-000-70
- Email: [email protected]
Redaksi Riauku.com menerima laporan peristiwa, rilis resmi,
serta foto atau video yang memiliki nilai berita.
Sertakan identitas lengkap untuk keperluan verifikasi redaksi. Setiap informasi akan ditinjau sesuai standar jurnalistik.




Tulis Komentar