PEKANBARU, RIAUKU.COM — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus diperkuat pelaksanaannya di Provinsi Riau. Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar rapat konsolidasi bersama pemerintah daerah, satuan tugas kabupaten/kota, mitra pelaksana, yayasan, serta Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Riau, Sabtu (21/2/2026).

Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, menyampaikan kunjungan tersebut merupakan bagian dari safari konsolidasi nasional untuk memastikan seluruh tahapan program berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP). Ia menegaskan disiplin pelaksanaan menjadi kunci utama agar tidak terjadi persoalan di lapangan.

“Kami ingin memastikan tugas kepala SPPG berjalan sesuai SOP. Semua tahapan sudah diatur, sehingga program berjalan aman dan berkualitas,” ujarnya.

Saat ini, sebanyak 633 unit SPPG telah berdiri di Riau. Seluruhnya dibangun melalui kolaborasi mitra dan masyarakat. Secara nasional, program MBG telah berjalan selama 13 bulan dan menjangkau sekitar 60 juta penerima manfaat. Di Riau sendiri, jumlah penerima manfaat mencapai 1,42 juta orang dengan dukungan 25.851 relawan serta 2.640 pemasok bahan pangan.

Sony menekankan transparansi menjadi prinsip penting dalam pelaksanaan program. Setiap kepala SPPG diwajibkan memiliki media sosial untuk menyampaikan informasi menu harian kepada publik, mulai dari jenis makanan, harga bahan, hingga kandungan gizi. 

“Hari ini dimasak apa harus diumumkan. Nasi, lauk, buah, sayur, bahkan kandungan gizinya harus terbuka. Ini bentuk transparansi dan kontrol publik,” tegasnya.

Menurutnya, keterbukaan tersebut memungkinkan masyarakat ikut mengawasi kualitas layanan. Penerima manfaat dapat memberikan kritik maupun penilaian langsung apabila terdapat ketidaksesuaian.

Ia juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Riau yang dinilai aktif berkolaborasi dengan mitra pelaksana. Target pembangunan SPPG di wilayah ini diproyeksikan mencapai 800 titik. Dari jumlah tersebut, 633 telah berdiri dan sisanya masih dalam proses.

BGN sendiri telah menutup portal pendaftaran SPPG baru. Jika masih dibutuhkan tambahan layanan di wilayah tertentu, pemerintah daerah diminta mengajukan permohonan resmi melalui bupati atau wali kota untuk diverifikasi.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi mengatakan forum konsolidasi menjadi momentum menyamakan persepsi sekaligus menyelesaikan kendala teknis di lapangan. “Awalnya progres kita belum menggembirakan, namun sekarang sudah berjalan baik dan target semakin dekat tercapai,” katanya.

Pemprov Riau juga merasakan dampak ekonomi langsung dari program tersebut. Salah satunya penghematan anggaran daerah. Tujuh sekolah kejuruan berasrama yang sebelumnya dibiayai APBD kini masuk dalam skema MBG, sehingga pemerintah daerah menghemat sekitar Rp45 miliar. Dana tersebut selanjutnya dapat dialihkan ke program prioritas lainnya, terutama di tengah kondisi fiskal daerah yang terbatas.

Selain itu, terdapat 223 usulan tambahan layanan untuk wilayah terpencil yang telah diajukan. Pemerintah optimistis jumlah penerima manfaat di Riau dapat meningkat hingga 2,1 juta orang dalam waktu dekat.“Ini bentuk sinergi nyata antara pusat dan daerah. Kami optimistis target penerima manfaat bisa segera tercapai,” pungkas Syahrial.*03*