JAKARTA - Berdasarkan data terbaru pemerintah, total utang Indonesia hingga akhir 2025 diperkirakan mencapai sekitar Rp9.600 triliun lebih. Jika penarikan utang terus berjalan sepanjang tahun 2026, maka total utang negara berpotensi mendekati Rp10.000 triliun hingga Rp10.500 triliun.

Hampir semua negara di dunia menggunakan skema utang untuk menutup defisit anggaran. Pemerintah biasanya memperoleh utang melalui penerbitan surat utang negara, obligasi, maupun pinjaman dari lembaga keuangan internasional.

Dengan kata lain, penarikan utang ini bukan berarti kondisi negara langsung krisis, namun menunjukkan bahwa pemerintah masih membutuhkan pembiayaan tambahan untuk menjalankan program pembangunan dan berbagai kewajiban negara.

Berapa Total Utang Pemerintah Indonesia Saat Ini?

Meski jumlahnya terlihat sangat besar, pemerintah menyatakan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih berada di kisaran sekitar 40 persen. Angka ini masih berada di bawah batas maksimal yang diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara, yakni 60 persen dari PDB.

Karena itu, secara teori dan standar internasional, posisi utang Indonesia masih dikategorikan relatif aman. Namun, pengelolaan utang tetap harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menjadi beban ekonomi di masa depan.

Pemerintah mencatat penarikan pembiayaan utang sebesar Rp 185,3 triliun hingga akhir Februari 2026. Nilai tersebut setara dengan 22,3% dari target pembiayaan utang dalam APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp 832,2 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyampaikan bahwa pembiayaan anggaran pada tahun ini masih berada dalam kondisi yang terkendali. Ia juga menilai realisasi tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp 249,9 triliun.

"Pembiayaan anggaran tahun 2026 terjaga dengan baik dalam batas terkendali. Realisasinya per akhir Februari mencapai Rp 185,3 triliun atau 22,3% dari target," katanya dalam konferensi pers APBN KiTa, Rabu (11/3/2026).

Di sisi lain, pembiayaan yang bersumber dari non-utang tercatat sebesar Rp 21,1 triliun. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp 3,9 triliun. Dengan demikian, total realisasi pembiayaan anggaran hingga Februari 2026 mencapai Rp 164,2 triliun atau 23,8% dari pagu APBN.

Ia menjelaskan pemerintah menerapkan strategi pembiayaan yang bersifat antisipatif guna memastikan ketersediaan kas negara tetap mencukupi, sekaligus menjaga ruang fleksibilitas dalam merespons dinamika pasar keuangan global.

"Strategi pembiayaan dilakukan secara antisipatif yaitu memastikan ketersediaan kas tetap memadai sekaligus jaga fleksibilitas pembiayaan untuk merespons dinamika pasar yang sedang terjadi," tuturnya.

Mayoritas pembiayaan utang tersebut bersumber dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar domestik.

Apa Dampaknya bagi Masyarakat Kecil

Dampak utang negara bagi masyarakat kecil sebenarnya tidak selalu negatif. Jika dikelola dengan baik, utang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, program bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, serta berbagai subsidi yang justru membantu masyarakat.

Namun di sisi lain, utang yang terus meningkat juga memiliki risiko. Salah satunya adalah meningkatnya beban pembayaran bunga utang yang harus ditanggung negara setiap tahun. Anggaran negara yang besar untuk membayar bunga utang dapat mengurangi ruang belanja untuk program pembangunan lainnya.

Selain itu, dalam jangka panjang pemerintah bisa saja menaikkan pajak atau mengurangi subsidi jika beban utang semakin berat. Kondisi inilah yang berpotensi dirasakan langsung oleh masyarakat kecil.

Solusi Agar Utang Negara Tidak Membesar

Para ekonom menilai pemerintah perlu melakukan sejumlah langkah strategis agar ketergantungan terhadap utang tidak semakin meningkat.

Pertama, meningkatkan penerimaan negara melalui reformasi sistem perpajakan agar kebocoran pajak dapat diminimalkan. Kedua, memperkuat sektor industri nasional sehingga ekspor bernilai tambah dapat meningkat dan menghasilkan devisa lebih besar.

Ketiga, melakukan efisiensi belanja negara dengan memastikan program yang dijalankan benar-benar prioritas dan produktif. Selain itu, pemerintah juga perlu mendorong investasi yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Jika ekonomi tumbuh kuat dan pendapatan negara meningkat, maka ketergantungan terhadap utang secara bertahap dapat dikurangi. 

Menkeu Sebut Defisit APBN Terkendali

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan realisasi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Februari 2026 sebesar 0,53% terhadap produk domestik bruto (PDB), atau senilai Rp 135,7 triliun.

Adapun, defisit kesinambungan primer tercatat Rp 35,9 triliun. Realisasi belanja negara pada Februari 2026 mencapai Rp 493,8 triliun atau setara 12,8% dari pagu APBN.

"Angka ini masih sangat terkendali dan masih dalam koridor desain APBN 2026," kata Purbaya saat konferensi pers APBN kita, Rabu (11/3/2026).

Purbaya memaparkan, penerimaan negara pada Februari 2026 telah terkumpul Rp 358 triliun dari target yang ditetapkan sepanjang tahun ini. Dari penerimaan pajak pada Februari 2026 capai Rp 290 triliun. Adapun, penerimaan dari sektor cukai tercatat sebesar Rp 44,9 triliun. Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp 68 triliun. 

Menurut Purbaya, penurunan tersebut dipengaruhi oleh pergerakan harga komoditas. Meski demikian, berdasarkan data terbaru, ia menyebutkan kinerja cukai telah kembali mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 7% secara tahunan (yoy).

Purbaya menjelaskan, sejak awal tahun APBN selalu defisit karena pemerintah terus mendorong belanja negara sepanjang awal tahun untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. 

"Kenapa tahun ini defisit karena desain APBN kita defisit, karena kita dorong belanja lebih besar sejak awal tahun,” tutur Purbaya.

Purbaya Ungkap Defisit APBN 

Sebelumnya,Menkeu Purbaya menilai kondisi fiskal Indonesia relatif lebih solid dibandingkan dua negara di kawasan Asia Tenggara, yaitu Vietnam dan Malaysia, meskipun laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun lalu masih berada di bawah keduanya.

Ia memaparkan, pertumbuhan ekonomi Malaysia pada tahun lalu tercatat sebesar 5,17%, sementara Vietnam mencapai 8,02%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sebesar 5,11%.

"Tapi lihat defisitnya berapa? Indonesia 2,29% dari PDB, Vietnam 3,60% dari PDB, Malaysia 6,41% dari PDB. Jadi, dia bayar pertumbuhan dengan ongkos yang besar sekali dibandingkan kita,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Senin, 23 Februari 2026. *04